Share This

Hakim Vonis Bersalah Kapal Buruan Interpol, Ini Kata Menteri Susi

"Mereka juga mengabaikan kedaulatan kekayaan alam berbagai negara,"

, BERITA , NASIONAL

Jumat, 03 Agus 2018 11:56 WIB

Kapal pencuri ikan STS-50 saat baru ditangkap KKP pada April 2018. (Sumber: KKP)

KBR, Jakarta- Majelis hakim Pengadilan Negeri Sabang memvonis bersalah kapten kapal FV STS-50, Matveev Aleksandr. Matveev terbukti bersalah mengemudikan kapal penangkap ikan ilegal. Pengadilan menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Matveev.

Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengapresiasi putusan tersebut. Kata dia, apa yang dilakukan oleh kapal STS-50 selama ini merupakan kejahatan terhadap kedaulatan negara.

"Ini harus dilihat bukan sekadar pencurian ikan. Lebih dari itu, mereka juga mengabaikan kedaulatan kekayaan alam berbagai negara," kata Susi yang memantau persidangan melalui konferensi video, Jumat (3/8).

Pengadilan juga memutuskan kapal FV. STS-50 dirampas untuk negara. Susi mengatakan kapal tersebut rencananya akan dimuseumkan sebagai peringatan keberhasilan pemberantasan pencurian ikan ilegal. Dia menambahkan, kemenangan itu merupakan hasil kerjasama antara Satgas 115, KKP, TNI AL, dengan Interpol dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

April lalu, TNI AL Sabang menangkap kapal STS-50 berbendera Togo saat melintasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kapal tersebut sebelumnya juga sudah menjadi buronan interpol karena kerap mencuri ikan di berbagai wilayah perairan, dan bergonta-ganti bendera. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.