Share This

Korupsi PLTU Riau-1, Pekan Ini KPK Periksa Pejabat BUMN dan Politikus

"Saksi yang direncanakan akan diperiksa di akhir minggu ini ada dari unsur BUMN, dan juga ada dari sektor politik."

HEADLINE , NASIONAL

Selasa, 17 Jul 2018 20:21 WIB

Penyidik KPK (kiri) beraktivitas di ;antai direksi Kantor Pusat PLN saat penggeledahan di Jakarta, Senin (16/7). Penggeledahan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. (Foto: ANTARA/ Aprilio A)

KBR Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Riau-1. Penyidik lembaga antirasuah itu berencana memeriksa sejumlah orang dalam sepekan ini.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, beberapa di antara saksi itu berasal dari jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Saksi yang direncanakan akan diperiksa di akhir minggu ini ada dari unsur BUMN, dan juga ada dari sektor politik," kata Febri di kantornya, Selasa (17/7/2018).

Kata dia, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami sejumlah temuan penyidik dari hasil rentetan penggeledahan. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir, beberapa ruang di kantor pusat PLN, kantor PT. PJB, dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih.

Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 ini mulanya muncul ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah orang, Jumat (13/7/2018) malam. Dua di antaranya adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Kotjo dan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih. Saat dicokok Jumat malam di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, KPK menyita uang sebesar Rp500 juta yang merupakan bagian dari komitmen fee sebanyak 2,5 persen dari total nilai proyek.

KPK menduga, uang yang diterima Eni dari Kotjo itu menjadi pemberian keempat, dengan nilai total sekira Rp4,8 miliar. Pemberian itu diduga untuk memuluskan penunjukan Blackgold Natural Resources sebagai salah satu penggarap proyek PLTU Riau-1.

Baca juga:

Setelah operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK lantas menggeledah beberapa lokasi. Hasilnya, Febri menjelaskan, penyidik menyita CCTV, alat komunikasi, dan sejumlah dokumen. Dia mengatakan, dokumen itu nantinya bisa menggambarkan proses penunjukkan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek tersebut. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan skema kerja sama proyek yang merupakan bagian dari megaproyek listrik 35.000 MW.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih sebagai tersangka dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Sementara seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap.

Menurut Febri, saat ini Dirut PLN Sofyan Basir masih berstatus sebagai saksi. Sofyan sempat mengklaim dirinya tidak tahu-menahu mengenai penunjukan perusahaan swasta untuk terlibat dalam proyek PLTU senilai lebih dari USD$900 juta itu. Namun ia menyatakan bakal kooperatif dan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan KPK.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.