Jokowi, Jangan Takut Kepada Mafia Tanah!

"Suara mesin alat berat mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam beberapa minggu terakhir, Pemprov DKI Jakarta sudah menginstruksikan pembongkaran bangunan yang ada di sekitar bantara"

Suara mesin alat berat mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam beberapa minggu terakhir, Pemprov DKI Jakarta sudah menginstruksikan pembongkaran bangunan yang ada di sekitar bantaran waduk. Bangunan yang telah dirobohkan antara lain lapangan futsal, tanaman hias, bangunan las, dan bangunan alat-alat berat.

Pembongkaran bangunan di sekitar Waduk Pluit tidak berjalan dengan mudah. Warga yang tinggal di sekitar area itu protes atas keputusan yang diambil Gubernur Joko Widodo. Apalagi, ketika berkampanye, Jokowi sempat berjanji tidak ada lagi penggusuran di ibu kota . Apakah Jokowi sudah melanggar janjinya itu?

Sebenarnya, penggusuran warga di area bantaran Waduk Pluit itu merupakan upaya Pemprov DKI untuk mengurangi risiko banjir di ibu kota . Waduk itu akan menampung semua aliran sungai yang ada di Jakarta. Rencananya, Waduk Pluit sudah bisa berfungsi pada akhir tahun ini.
Kasus ini sempat memanas ketika warga melaporkan penggusuran itu kepada Komnas HAM. Lembaga ini kemudian memanggil Gubernur Jokowi untuk menjelaskan penggusuran yang dilakukan terhadap warga Pluit tersebut. Bekas Walikota Solo itu mengungkapkan, protes warga terhadap proyek normalisasi Waduk Pluit ditengarai karena adanya campur tangan mafia tanah.

Kata dia, mafia tanah menyewakan tanah yang ada di sekitar area bantaran waduk kepada warga. Padahal tanah tersebut merupakan milik Pemprov DKI. Ketika lahan digusur, maka yang paling dirugikan adalah mafia tanah tersebut. Sedangkan warga yang terkena gusuran dipindahkan ke rumah susun yang sudah lengkap isinya, mulai dari tempat tidur hingga televisi.

Ketika diwawancara KBR68H di rumah dinasnya beberapa waktu lalu, Jokowi menegaskan, dirinya tidak takut kepada mafia tanah yang berkuasa di area bantaran Waduk Pluit. Dia yakin, keputusannya untuk menggusur warga yang tinggal di area bantaran tersebut tidak melanggar aturan.

Kita tentu harus memberikan dukungan penuh kepada Jokowi dalam mengatasi masalah banjir Jakarta, termasuk apabila harus berperang melawan mafia tanah. Hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada orang yang menguasai lahan orang dengan seenaknya. Lalu, ketika lahan itu diambil oleh pemiliknya, sang pengguna lahan meminta uang ganti rugi.

Luas area di sekitar waduk Pluit mencapai 80 hektar. Namun, luas itu semakin menyempit karena ditinggali warga. Karena itu, Waduk Pluit harus difungsikan lagi sebagai tempat penampungan semua aliran sungai di Jakarta. Solusi pindah ke rumah susun bagi warga yang tinggal di sana adalah jalan terbaik.

Mestinya warga sama sekali tidak dirugikan dalam proyek normalisasi Waduk Pluit. Mereka justru bisa tinggal di rumah susun secara gratis. Satu-satunya pihak yang dirugikan adalah mafia tanah. Karena itu, Jokowi tidak perlu takut untuk berperang melawan mafia tanah. 

• jokowi
• mafia
• tanah