Article Image

NASIONAL

Perjuangan Panjang Jumiyem demi Pengesahan RUU PRT

"Aksi mogok makan ketiga kalinya dilakukan sejumlah PRT di berbagai daerah. Jumiyem tak pernah absen ikut aksi menuntut pengesahan RUU PRT"

Selasa 05 Sep 2023, 17.35 WIB

Pameran instalasi poster dan aksi mogok makan untuk RUU PRT di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Foto: Instagram marsinah.fm)

KBR, Jakarta - “Sahkan RUU PPRT!”, diteriakkan lantang di depan gedung DPR RI, Jakarta oleh peserta aksi mogok makan hari ke-19, Jumat, (1/9/2023).

Jumiyem ada di sana, di tengah panas terik dan kepungan polusi udara. Sengaja datang dari Yogyakarta untuk kembali bersuara di markas wakil rakyat.

Satu tuntutan: segera sahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).

Sudah hampir 20 tahun, beleid ini mangkrak.

“Ini (aksi mogok makan) adalah upaya, cara terakhir atau pungkasan untuk mencari dukungan dari Tuhan, yaitu dengan alam menggerakkan hati para pembuat kebijakan,” jelas Jumiyem.

Ini merupakan aksi mogok makan ketiga yang digelar Jaringan Nasional Advokasi PRT (Jala PRT), selama 10 tahun terakhir. Jumiyem selalu turut serta.

Aksi pertama, pada November 2014. PRT kelahiran Bantul, Yogyakarta ini puasa makan selama berhari-hari di depan gedung DPR RI. Massa menuntut DPR memasukkan RUU PRT sebagai prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

"Waktu itu RUU PPRT mau dikeluarkan dari prioritas prolegnas. Kita benar-benar tidak makan dari pagi sampai malam. Selain mogok makan, kita merantai diri,” cerita perempuan 47 tahun ini.

Baca juga: Jamu Ngatiyem, Potret Pergumulan Perempuan di Tengah Krisis

Aksi mogok makan PRT digelar sejak 14 Agustus 2023. Mereka bertekad bakal terus melakukan aksi sampai RUU PRT disahkan. (Foto: Instagram marsinah.fm)

Aksi itu berbuah ajakan audiensi dengan anggota parlemen.

"Aksinya sampai 3 hari kalau nggak salah, tanggal 23-25 (November 2014). Akhirnya kita diajak masuk ke gedung DPR dan kita audiensi,” tutur penyandang gelar sarjana hukum ini. 

Pasca-audiensi, DPR tak kunjung memenuhi tuntutan PRT. JALA PRT bersama aliansi buruh meresponnya dengan melancarkan aksi mogok makan kedua pada Februari 2015.

Jumiyem kembali berpartisipasi, kali ini di kampung halamannya, bersama sesama rekan serikat PRT Tunas Mulia Yogyakarta.

“Tahun 2015 kita tidak menduduki DPR tapi kita di tempat masing-masing, misalnya saya DIY, aksi mogok makan untuk RUU PPRT, kemudian foto kita ditulisi dan di-share ke media sosial dan kirim ke semua anggota DPR RI juga,” kata Jumiyem.

Delapan tahun berselang, PRT untuk ketiga kalinya bersuara, jelang pergantian pemerintahan. Mereka mogok makan sejak 14 Agustus 2023, serentak di Jakarta dan berbagai daerah.

Jumiyem dan PRT lain bergantian puasa di depan gedung DPRD Yogyakarta. Mereka berikhtiar agar RUU PRT tak dilupakan di tengah hingar-bingar politik dan pencapresan.

“Yang ketiga ini kan belum tahu waktunya kapan (RUU disahkan). Itu yang membuat tantangan yang sangat-sangat besar dan harus menemukan ide-ide yang bisa menggerakkan hati para pembuat kebijakan di DPR sana,” tutur dia.

Baca juga: Tepis Stigma Janda Dipandang Sebelah Mata

Aliansi mogok makan untuk RUU PRT dilarang mendirikan tenda saat menggelar aksi di depan DPR RI, pada Agustus 2023. (Foto: Instagram marsinah.fm)

Tantangan berat itu nyata terlihat.

Pada 16 Agustus 2023 lalu, di hari ketiga aksi mogok makan, bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR RI, momentum yang pas untuk menyuarakan RUU PRT.

Namun, massa dari Jala PRT malah dihadang sekelompok polwan dengan dalih aksi tak berizin dan mengganggu ketertiban.

Jumiyem di Yogyakarta miris mendengar kabar ini.

“Kita kan selama ini kan baik-baik saja di depan gedung, tapi kenapa pas Presiden (Jokowi) menyampaikan pidatonya, menganggap kita sebagai pengganggu ya? Disuruh pulang, apalagi alat-alat aksi kita dirampas. Dan itu juga semuanya (polisi) perempuan. Saya mengatakan sombong sekali, kan perempuan kenapa tidak membela perempuan?,” ujarnya.

Hingga detik ini, belum ada sinyal kuat RUU PRT bakal dibahas dan disahkan. Desakan Presiden Joko Widodo pun seolah tak digubris pimpinan DPR yang diketuai Puan Maharani.

Meski begitu, Jumiyem pantang mundur. PRT layak mendapat perlindungan negara.

“Kadang kayak putus asa tapi kemudian melihat lagi perjalanan yang udah panjang, masa kita akan berhenti? Dan kita juga melihat situasi pekerja rumah tangga yang sangat tidak layak kan? Jadi awalnya hampir kehabisan semangat, harus semangat lagi!,” tutur Jumiyem.

Baca juga: Inspirasi Keberagaman dari Pulau Flores

Jumiyem bekerja sebagai PRT sejak usia 15 tahun setelah lulus SMP. Pada 2003, ia berkenalan dengan Jaringan Nasional Advokasi PRT (Jala PRT) . Ia kemudian melanjutkan sekolah sampai kuliah, hingga lulus dengan gelar sarjana hukum. (Dok: konde.co)

Ia selalu terngiang dengan kisah pahit kala menjadi PRT pada tahun '90-an. Jumiyem mengalami berbagai kekerasan, seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Cerita serupa, dialami pula oleh rekan-rekannya sesama PRT, bahkan sampai sekarang.

“(Tahun) 1991), saya diraba-raba kemudian dipeluk. Yang teman-teman (PRT) alami itu, pernah ada yang diperkosa, yang disalahin kawan-kawan PRT. Ketika saya belum bergabung ke organisasi, saya juga belum tahu kalau itu suatu kekerasan. Kemudian kalau (kekerasan) ekonomi pertama, jam kerja yang banyak dan sangat panjang tapi upahnya sangat sedikit," kata Jumiyem.

Jumiyem ingin kisah-kisah seperti pahit ini tak lagi terdengar. Itu sebab, ia bersama Jala PRT bakal terus melancarkan aksi mogok makan sampai RUU PRT disahkan.

“Di antara 9 fraksi ada 7 fraksi (mendukung), membawa keyakinan, membuat semangat, harapannya tidak lama lagi RUU PPRT ini dibahas dan disahkan oleh DPR,” pungkasnya.

Penulis: Valda

Editor: Ninik Yuniati