Share This

Menpora Klaim Presiden Jokowi Setuju Pembentukan Yayasan Dana Olahraga

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebut Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pembentukan Yayasan Dana Olahraga.

, BERITA , OLAHRAGA

Rabu, 24 Agus 2016 13:54 WIB

Peraih medali emas Olimpaide 2016, Tontowi/Liliyana bersama Menpora Imam Nahrawi. Foto: ANTARA



KBR, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebut Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pembentukan Yayasan Dana Olahraga.

Kata dia, yayasan ini bakal mengelola dana dari masyarakat untuk mendukung pembangunan olahraga. Namun, kata dia, Presiden memintanya untuk menyiapkan terlebih dahulu payung hukum dari lembaga tersebut.

"Alhamdulillah tadi Presiden memberikan respon luar biasa, tentu Presiden minta pada saya, tolong cari payung hukumnya, diskusikan dengan baik, jangan sampai kemudian, cita-cita baik ini tidak bisa berjalan," kata Imam di Istana Merdeka, Rabu (24/8/2016).

Imam Nahrawi menambahkan, pembentukan yayasan ini dibutuhkan lantaran pendanaan olahraga tidak bisa mengandalkan anggaran pemerintah. Kata dia, alokasi APBN untuk membiayai olahraga terbatas, seperti anggaran bonus atlet dan masa depan atlet.

"Karena APBN yang kita miliki, untuk pemberian bonus, itu memang tidak sebesar yang kita harapkan termasuk APBN untuk masa depan atlet yang kami anggarkan pertahun 2016, tentu ini harus berjalan sampai kapanpun,"  ujarnya.

Kata dia, dana di yayasan nantinya bakal dikelola secara transparan dan dikontrol oleh masyarakat.

"Tentu dikelola dengan baik, transparan terbuka dan peruntukkannya jelas, semua masyarakat harus memengontrol ini," tuturnya.

Baca juga:
Menpora: Bonus Olimpiade Rio Beres Setelah Gelaran Paralympic
Soal JHT Atlet, Taufik Hidayat Minta Kepastian Lewat Undang-undang




Editor: Quinawaty
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.