Share This

BOPI Dituding Persulit Klub Pakai Pemain Asing di Piala Presiden

Pelatih Persiba Balikpapan, Eduard Tjong beralasan, sebagian besar klub mengeluhkan persyaratan dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mewajibkan pemain asing harus mengantongi KITAS.

BERITA , OLAHRAGA

Rabu, 26 Agus 2015 12:37 WIB

KBR, Balikpapan – Para pemain asing dipastikan tidak akan memperkuat sejumlah klub yang akan bertanding dalam turnamen Piala Presiden. Pelatih Persiba Balikpapan, Eduard Tjong beralasan, sebagian besar klub mengeluhkan persyaratan dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mewajibkan pemain asing harus mengantongi KITAS (kartu ijin tinggal sementara).

“Sudah dekat-dekat begini terus ada peraturan begitu. Saya gak ngerti, ini kan cuma turnamen dan kalau misalnya BOPI yang mau bikin aturan begitu, kan mereka (pemain asing) gak bisa kalau Cuma tiga kali main (harus ada KITAS). Harusnya kan paling tidak enam bulan atau satu tahun. Hanya tiga pertandingan bagaimana, harus ada KITAS. Butuh waktu lama harus mengurus KITAS, sepertinya begitu,” kata Eduard Tjong, Rabu (26/8)

Menurut Eduard, atmosfir pertandingan di turnamen yang menyediakan hadiah uang mencapai Rp 40 miliar itu tidak akan menarik tanpa partisipasi pemain asing. Dia menambahkan saat ini Persiba Balikpapan terpaksa memulangkan dua pemain asingnya Amadou Gakou asal Mali dan gelandang asal Pantai Gading Dembe Siaka karena terkendala KITAS. Begitu pun Persita Tanggerang yang juga tak bisa menggunakan jasa tiga pemain asingnya.


Editor : Sasmito Madrim

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.