Share This

Kemenpora : Belum Inkrah, PSSI Jangan Melangkah Terlalu Jauh

menurut Juru Bicara Kemenpora Gatot Dewabroto, putusan hakim pengadilan PTUN belum berkekuatan hukum tetap, apabila proses banding telah diajukan.

BERITA , OLAHRAGA

Rabu, 15 Jul 2015 12:01 WIB

Indonesia Super League. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk tidak terburu-buru melanjutkan kompetisi ISL. Sebab, menurut Juru Bicara Kemenpora Gatot Dewabroto, putusan hakim pengadilan PTUN belum berkekuatan hukum tetap karena proses banding telah diajukan.

"(Naik) banding tetap kemudian format bagaimana untuk menyelesaikan masalah. PSSI juga jangan melangkah terlalu jauh karena ini belum inkrah. Kami bukan bermaksud menghalangi karena terus terang yang mendeklarasikan berhentinya kompetisi itu bukan Kemenpora tapi Ex Co (Komite Eksekutif) PSSI per tanggal 2 Mei tapi sekarang yang disalahkan seakan-akan pemerintah," katanya kepada KBR (15/7/2015).

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti menyatakan akan segera melanjutkan kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama musim 2015/2016. PSSI akan tetap menyertakan Persebaya dan Arema dalam kompetisi tersesebut meski tak sesuai dengan verifikasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Namun PSSI siap menghentikan ISL jika Kemenpora menang dalam upaya banding.


Editor : Sasmito Madrim

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.