Share This

Pengamat: PSSI 'Dibersihkan' Dulu, Baru Gelar KLB

KLB bisa dilakukan jika seluruh penggawa PSSI dan klub menjalani pemeriksaan ulang serta menandatangi pakta intergritas.

BERITA , OLAHRAGA

Kamis, 04 Jun 2015 11:04 WIB

PSSI

KBR, Jakarta - Pemerintah perlu membenahi federasi sepakbola nasional PSSI lebih dulu sebelum menjalankan dua opsi reformasi sepak bola. Opsi pertama menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk merestruturisasi manajemen dan kepengurusan PSSI. Opsi kedua merancang federasi sepak bola yang baru. 

Menurut Pengamat Sepak Bola, Budiarto Shambazy, opsi KLB bisa dilakukan jika seluruh punggawa PSSI dan klub menjalani pemeriksaan ulang serta menandatangi pakta intergritas. Sementara, pembentukan federasi baru bisa dilakukan, jika PSSI dikeluarkan dari FIFA.

"FIFA akan menerima federasi baru jika PSSI dicoret dari FIFA. Sekarang kan hanya dibekukan. Tetapi itu ekstrim sekali. Saya lebih melihat PSSI semua aparatnya, PT Liga, klub itu harus menjalani verifikasi ulang terutama orang-orangnya dan harus menandatangani pakta integritas," kata Budiarto kepada KBR, Kamis (4/6/2015).

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggodok dua opsi reformasi sepak bola Indonesia. Opsi pertama menyelenggarakan Kongres Luar Biasa untuk merestrukturisasi manajemen dan kepengurusan PSSI.

Opsi kedua yaitu merancang federasi sepak bola yang baru. Menurut Staf Khusus Menteri Olahraga, M Khusen Yusuf langkah ini dilakukan menyusul sanksi yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan arahan Presiden Joko Widodo.


Editor: Damar Fery Ardiyan 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.