Share This

Hindari Sanksi, Kemenpora Kirim Tim Temui Presiden FIFA

KBR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menemui FIFA pada pertengahan Mei ini ke Lausanne, Swiss.

BERITA , OLAHRAGA , NASIONAL

Rabu, 06 Mei 2015 16:46 WIB

Juru bicara Kemenpora Gatot Dewobroto. Foto: Antara

Juru bicara Kemenpora Gatot Dewobroto. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menemui FIFA pada pertengahan Mei ini ke Lausanne, Swiss. Juru bicara Kemenpora Gatot Dewobroto mengatakan, Menpora akan menunjuk tim untuk bertemu dengan Presiden FIFA Sepp Blater guna menjelaskan permasalahan persepakbolaan Indonesia. Kata dia, diharapkan dengan dialog ini, FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. 

"Di minggu depan, atau paling lambat 10 hari lagi, Pak Menteri sudah confirm untuk mengirimkan tim ke sana, bukan pak menteri datang sendiri, mungkin pejabat yang lain, dan intinya kami akan menjelaskan Pak Blater tentang masalah yang ada di Indonesia, harapannya, jangan sampai kami dapat sanksi. Tapi if, kalau sanksi ini kemudian jatuh, itu bukan berarti lobi kami gagal, pendekatan kami gagal. Tapi memang ada standing point yang berbeda untuk itu" kata Gatot Dewobroto di Kantor Kemenpora, (6/5/2015).

Juru bicara Kemenpora Gatot Dewobroto menambahkan, terkait tim transisi, pihaknya masih menggodok nama-nama yang kompeten untuk masuk di dalamnya. Sebelumnya, sepakbola Indonesia terancam mendapat sanksi FIFA akibat kisruh PSSI dan Kemenpora. FIFA memberi tenggat sampai 29 Mei agar pemerintah menyelesaikan kisruh tersebut.  

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.