Share This

Kemenpora: Mei Putusan Nasib PSSI

"Kita menunggu arah presiden baik dari kajiannya Menpora maupun proposalnya Pak Agum. "

, BERITA , OLAHRAGA

Jumat, 26 Feb 2016 16:27 WIB

KBR, Jakarta- Kementerian Pemuda dan Olahraga membantah Kongres FIFA 26 Februari besok bakal membahas tentang sanksi kepada Indonesia. Juru bicara Kemenpora Gatot Dewobroto mengatakan, agenda FIFA yang membahas PSSI bakal digelar 5 Mei mendatang.

Karenanya, kata dia, dipastikan putusan tentang status PSSI tidak akan diambil dalam waktu dekat. Menurutnya, saat ini Presiden Joko Widodo masih mempelajari hasil kajian Kemenpora dan juga proposal dari Tim Adhoc tentang perbaikan PSSI.

"Kemungkinan itu tanggal 5 di Meksiko. Besok itu tanggal 26 dan seterusnya itu hanya membahas tentang election untuk mengganti Blater dll. Paling dekat  itu kemungkinan, seandainya ada pembahasan untuk pencabutan sanksi di tanggal 5 Mei. (Negara-negara mana?) Indonesia dan Kuwait, yang disanksi kan Indonesia dan Kuwait," kata Juru bicara Kemenpora Gatot Dewobroto di kompleks Istana, Jumat (26/2).

Gatot Dewobroto menambahkan, Presiden Jokowi bakal mengumumkan arahannya setelah mempelajari kajian dari Kemenpora dan Tim Adhoc. Dua kajian ini telah dilaporkan Menpora Imam Nahrowi dan Ketua Tim Adhoc Agum Gumelar kepada Presiden beberapa hari yang lalu di Istana Presiden. Kata dia, pada kedua kajian tersebut terdapat skema tentang Kongres Luar Biasa (KLB). Namun, kajian dari kedua lembaga memiliki sudut pandang yang berbeda.

"Kita menunggu arah presiden baik dari kajiannya Menpora maupun proposalnya Pak Agum. Di kajian Menpora dan Pak Agum ada KLB, tapi angle dan sudut pandangnya berbeda," kata Gatot.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.