Dari Ekonom hingga Anggota DPR: BLT Minyak Goreng Tidak Selesaikan Masalah

KBR, Jakarta - Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bukan solusi yang pas untuk mengatasi carut marut persoalan minyak goreng di Indonesia.

Bhima menyebut, BLT minyak goreng justru akan semakin membuat minyak goreng curah semakin langka.

Menurutnya, persoalan minyak goreng tak bisa diselesaikan dengan BLT, tetapi harus dengan perbaikan tata kelola dan penegakkan aturan yang tegas dari pemerintah.

"Karena yang terjadi saat ini meskipun orang misalnya dalam kategori miskin PKH disuruh membeli minyak goreng curah, diberikan bantuan Rp100.000 per bulannya tetapi yang terjadi adalah antriannya cukup panjang. Sekarang ini bukan masalah mahal atau tidaknya. Itu masalah satu. Masalah yang kedua adalah barangnya ada atau tidak, bahkan untuk minyak goreng curah karena minyak goreng kemasan disparitasnya sangat jauh dengan minyak goreng curah, maka orang akan berebut berbondong-bondong mengkonsumsi minyak goreng curah. Ini bukan hanya terjadi pada rumah tangga, tapi PKL juga seperti itu," kata Bhima saat dihubungi KBR, Minggu (3/4/2022).

Baca juga:

• Pemerintah Mengucurkan BLT Migor Rp100 Ribu selama 3 Bulan
• Dugaan Kartel Minyak Goreng, MAKI Laporkan 9 Perusahaan ke KPPU

Bhima mengatakan, jika diberikan dalam bentuk tunai, bantuan minyak goreng ini bisa jadi justru tidak dibelikan minyak goreng, tetapi bisa dibelikan keperluan lain yang tidak relevan dengan minyak goreng.

"Bagaimana mungkin pemerintah juga bisa mengcover berapa juta masyarakat yang masuk dalam kategori rentan miskin yang mereka berhak. Mereka tidak bagian dari PKH, tidak bagian dari pengusaha PKL, industri makanan minuman, tetapi sebenarnya mereka juga butuh bantuan dari pemerintah. Jadi sebaiknya jangan model BLT tapi modelnya adalah harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan, atau subsidi kepada minyak goreng kemasan, ada barcode-nya ada nama PT-nya, distributornya juga jelas, jadi pengawasannya harusnya lebih sederhana," kata dia.

Bhima menambahkan, dalam jangka panjang, untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng ini harus ada break-up dari pemerintah.

Yang artinya, jika ada perusahaan sawit yang cukup dominan atau punya market share yang cukup besar, tidak boleh bermain di distribusi minyak goreng.

"Khususnya minyak goreng ya kita bicara minyak goreng. Jadi artinya hulu ya hulu aja nggak boleh main di industri hilirnya itu diserahkan ke pengusaha lain yang sudah terafiliasi sehingga kompetisinya lebih sempurna," imbuhnya.

Bhima menyebut, pasokan minyak goreng saat ini juga sedang diadu dengan pasokan CPO untuk biodiesel, sehingga menurutnya biodiesel harus mengalah untuk saat ini.

"Jadi antara memilih CPO untuk biodiesel atau minyak goreng ini kalau program biodieselnya seperti kayak sekarang ya tentunya ini akan berpengaruh juga pasokan dalam jangka panjang untuk kebutuhan pangan minyak goreng, jadi biodiesel nya harus mengalah," kata dia.

Baca juga:

• Satgas Pangan: Minyak Goreng Curah Kosong di Beberapa Daerah
• Pengamat: Polemik Minyak Goreng Tak Hanya Soal Tata Niaga

Pencitraan

Anggota Komisi Bidang Industri DPR Fraksi PKS, Amin Ak, menyoroti rencana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng bagi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan itu hanya bersifat jangka pendek dan solusi instan sementara.

"Kalau begini yang terjadi, ini kan hiburan atau pencitraan saja. Kalau yang saya minta kepada pemerintah menyelesaikan krisis minyak goreng ini dari hulunya, diselesaikan secara komprehensif sistemik. Tentu dimulai dari hulu atau sumbernya," ujar Amin saat dihubungi KBR, Minggu (3/4/2022).

Amin mengatakan, semua orang sudah tahu penyebab krisis minyak goreng. Karena itu, dia mendorong pemerintah segera bertindak.

Ia mengatakan hanya pemerintah yang punya kewenangan atau instrumen lengkap dari pusat sampai daerah untuk bisa segera menyelesaikan.

Amin menambahkan, bahwa saat ini keseriusan pemerintah tengah diuji untuk berani menindak para mafia minyak goreng.

Sebelumnya Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada April 2022 sebesar Rp 300 ribu untuk periode April, Mei, dan Juni.

Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

Editor: Agus Luqman

• Minyak Goreng
• BLT minyak goreng
• subsidi
• CPO
• minyak sawit