Share This

Peringatan HKAN 2018, KLHK Ungkap Tantangan Terkini Konservasi Alam

"Berkurangnya tutupan vegetasi alami di kawasan konservasi terrestrial seluas 10% karena penggunaan lain. Usulan wilayah adat di kawasan konservasi seluas 1,6 juta hektar," tutur Wiratno.

NUSANTARA

Selasa, 28 Agus 2018 21:35 WIB

Pembukaan Jambore Nasional dan Pameran Konservasi Alam dalam rangkaian acara Puncak Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2018, Selasa (28/8). (Foto: Faceebook KLHK)

KBR, Jakarta - Banyaknya masalah lingkungan, jadi salah satu yang mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengampanyekan soal konservasi alam. Salah satunya melalui peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap 10 Agustus. Berdasar keterangan tertulis yang diterima KBR, peringatan ini bertujuan menjaga kesinambungan kegiatan konservasi alam, memasyarakatkannya, serta menjadikan konservasi alam sebagai bagian dari sikap hidup dan budaya bangsa.

Apalagi, Indonesia memiliki potensi kawasan konservasi seluas 27,14 juta hektar. Luasan itu menurut kementerian di bawah Siti Nurbaya itu harus dijaga dan dipelihara hingga bisa dimanfaatkan sampai generasi mendatang.

Mengusung tema "Harmonisasi Alam dan Budaya", KLHK menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Bitung untuk peringatan tahun ini. Helatan HKAN 2018 pun digelar di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kegiatan yang 28-31 Agustus 2018 ini akan diikuti sekitar 3.000 peserta. 

Rangkaian Peringatan HKAN tahun ini diawali dengan Jambore Nasional dan Pameran Konservasi Alam. Kedua kegiatan ini mulai dibuka pada Selasa (28/8/2018) hari ini. Ajang tersebut jadi momen bertukar ilmu dan pengalaman, juga pendalaman makna peringatan HKAN. Sehingga, jadi tambahan spirit dan bekal mengonservasi alam.

Ada sekitar 400 peserta yang ikut Jambore, terdiri atas perwakilan pegiat konservasi dari seluruh Indonesia, masyarakat pelaku pemanfaatan jasa air dan wisata alam, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Masyarakat Peduli Api (MPA), Santri, Karang Taruna, dan Pramuka Saka Wanabakti serta Saka Kalpataru. Termasuk di antaranya para penerima Apresiasi Konservasi Alam 2018.

Sementara pada Pameran Konservasi Alam akan tampil 42 stan. Pesertanya berasal dari UPT Direktorat Jenderal KSDAE dan mitra KSDAE, perwakilan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Kota Bitung, dan berbagai LSM.

Selain peserta, pembukaan Jambore Nasional dan Pameran Konservasi Alam ini juga dihadiri perwakilan 140 instansi. Beberapa mitra dan pihak swasta juga turut meramaikan. Di antaranya KIFC,TFCA Kalimantan, USAID, WRI, Star Energy Geothermal, PT. Indonesia Power, PT. Pertamina Geothermal Energy dan Eiger.

Baca juga:

Bukan saja Jambore dan Pameran Konservasi Alam, peringatan HKAN tahun ini juga diwarnai peluncuran Situs Web Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia, Talkshow Harmonisasi Alam dan Budaya, Coaching Clinic soal etika berkunjung di kawasan konservasi, pelatihan kewirausahaan dan kepemanduan wisata alam, penyelamatan satwa, fotografi dan jurnalistik alam.

Pada kesempatan yang sama, juga akan dilaksanakan Saresehan kepala UPT Ditjen KSDAE dengan topik "Membangun Kemitraan Konservasi", Talkshow Pemulihan Ekosistem dan Pelestarian Hidupan Liar, fieldtrip, penampilan kesenian daerah, serta saresehan "Peran Serta Generasi Muda dalam Bidang KSDAE".

Upacara puncak peringatan HKAN ini akan dilaksnakan 30 Agustus 2018 mendatang. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti NUrbaya serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Gubernur Sulawesi Utara dijadwalkan hadir.

Bersamaan dengan puncak peringatan HKAN 2018, Menteri LHK Siti Nurbaya akan menobatkan penerima Apresiasi Konservasi Alam dan KALPATARU. Lantas dilanjutkan dengan pelepasliaran satwa dan penanaman pohon bersama para peserta Jambore. Setelah acara puncak, para peserta Jambore berkesempatan mengikuti Safari pengamatan satwa pada sore harinya.

Pada pembukaan acara ini, Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno mengungkapkan pelbagai tantangan di tengah upaya konservasi alam. Salah satunya berkurangnya tutupan vegetasi alami di kawasan konservasi. Itu sebab peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini menjadi penting.

"Berkurangnya tutupan vegetasi alami di kawasan konservasi terrestrial seluas 10% karena penggunaan lain. Usulan wilayah adat di kawasan konservasi seluas 1,6 juta hektar, di mana 1,3 juta hektar berada di taman-taman nasional," tutur Wiratno saat pembukaan Jambore dan Pameran Konservasi Alam di Bitung, Selasa (28/8/2018).

"Kerusakan terumbu karang karena mass-tourism, penggunaan bom, dan kegiatan destruktif lainnya, dan meningkatnya konflik manusia-satwa liar, perburuan dan perdagangan satwa, terutama gajah, harimau sumatera, orangutan, berbagai jenis burung," tambahnya.

Wiratno menyadari, komitemen pemerintah menjaga kawasan konservasi bukan pekerjaan yang mudah karena menuntut kebijakan pimpinan yang kuat dan konsisten. Sebab harus mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan konservasi namun juga sekaligus membangun kesadaran kolektif lintas lembaga dan generasi.

Merespon pelbagai perkembangan yang terjadi saat ini, ia pun menginstruksikan 74 UPT Ditjen KSDAE untuk menerapkan "10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi" dan Kemitraan Konservasi.

"Mitra utama kita adalah pemerintah daerah dan 6.831 desa, termasuk masyarakat hukum adat di daerah penyangga kawasan konservasi. Hanya dengan cara ini, kita akan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi sekaligus bermanfaat nyata bagi masyarakat," pesan Wiratno.




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.