Share This

Balikpapan Mulai Berlakukan Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Pelanggaran penggunaan kantong plastik diancam pencabutan izin usaha.

BERITA , NUSANTARA

Selasa, 03 Jul 2018 12:02 WIB

Ilustrasi: Sejumlah aktivis Walhi melakukan aksi 1001aksi untukbumi mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (6/3). (Foto: Antara)

KBR, Balikpapan– Pemerintah Kota Balikpapan  mulai hari ini   melarang penggunaan kantong plastic di sejumlah retail modern. Peresmian pelarangan penggunaan   yang bertepatan dengan hari bebas kantong plastik itu  dilakukan di kantor PT. Pandega selalu pengelola salah satu pusat perbelanjaan.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, larangan penggunaan kantong plastik itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018. Menurut dia, larangan penggunaan kantong plastik tersebut, dilakukan secara bertahap. Setelah retail modern nantinya juga akan diberlakukan di pasar tradisional.

Rizal berharap, larangan penggunaan kantong plastik tersebut tidak menjadi beban bagi pelaku usaha. Karena dalam Perwali juga diatur soal sanksi jika tak memberlakukan.

“Kalau ada pelaku usaha yang mungkin merasa sangat berat atas diberlakukannya Perwali Nomor 8 Tahun 2018 ini mungkin kita diskusikan,” ujar Rizal Effendi, Selasa (07/06)

Dalam Perwali itu disebutkan jika pelaku usaha menolak menerapkan aturan larangan penggunaan kantong plastik, maka sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha.

Sementara itu Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengolahan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ujang Solihin Sidik berharap daerah lain juga mengikuti.

“Kota Balikpapan menjadi kota kedua setelah Banjarmasin yang juga menerapkan larangan penggunaan kantong plastik. Kita harapkan daerah lain juga menyusul,” ujar dia.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.