Pemprov Jabar Senin Mulai Berlakukan Adaptasi Kenormalan Baru

“Maka istilahnya itu bukan pelonggaran, bukan relaksasi, istilahnya itu adaptasi. Adaptasi terhadap situasi baru. Apa yang diadaptasi? Pelan-pelan, secara bertahap kegiatan ekonomi akan dibuka."

BERITA | NUSANTARA

Kamis, 28 Mei 2020 10:39 WIB

Author

Arie Nugraha

Pemprov Jabar Senin Mulai Berlakukan Adaptasi Kenormalan Baru

Peta sebaran covid di Jabar, Rabu (27/05).

KBR, Bandung-   Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan adaptasi kenormalan baru  akan dimulai di provinsi itu pada Senin, (1/6).  Emil mengajak semua pihak, termasuk media massa, untuk turut menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait tatanan normal baru di Jabar. 

"Ya, kita akan mulai kurang lebih di hari Senin (1 Juni 2020). Jadi hari Rabu ini sampai Minggu kita sosialisasi dan saya minta kepada rekan media bantu menyosialisasikan, nanti di hari kerja, di hari Senin kita mulai," kata Kang Emil di Mapolda Jabar Kota Bandung, Rabu (27/05).

Emil menyebut, pekan depan adalah tahap adaptasi. 

“Maka istilahnya itu bukan pelonggaran, bukan relaksasi, istilahnya itu adaptasi. Adaptasi terhadap situasi baru. Apa yang diadaptasi? Pelan-pelan, secara bertahap kegiatan ekonomi akan dibuka. Tapi dengan cara baru yang protokolnya sedang kami siapkan,” ucapnya.  

Orang nomor satu di Provinsi Jabar ini mengatakan proses "new normal" tersebut akan dikawal oleh petugas TNI dan Polri.

"Karena Pak Kapolda butuh waktu untuk mengukur jumlah pasukan di mal, yang tadinya di mal enggak ada TNI dan Polri, karena perintah Presiden selama 14 hari harus ada dulu. Melatih disiplin kan harus dihitung ya. Itu butuh waktu sampai Minggu kita melakukan pemetaan itu, jadi hari Senin mulai diterapkan," kata Ridwan Kamil.

Protokol Kesehatan

Pemerintah Jawa Barat akan mempersiapkan aturan memasuki pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau new normal. Menurut Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Berli Hamdani, pelonggaran aturan itu berdasarkan data zona kewaspadaan yang sekarang ini posisinya terdapat tiga kabupaten dan kota yang berada di zona merah, 19 kabupaten dan kota di zona kuning dan lima lainnya di zona biru. 

Berli menyebutkan dari 5 ribuan kecamatan yang ada di Jawa Barat, hanya lebih dari 200 kecamatan yang melaporkan adanya paparan penyakit COVID-19 didaerahnya.

"Tentunya pada penormalan baru nanti, kita lebih mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Jadi menyampaikan juga instruksi gubernur, kita harus mulai menyusun protokol kesehatan untuk masing-masing entitas kegiatan dalam masyarakat kita. Contohnya bagaimana protokol kesehatan di lingkungan industri, kemudian di lingkungan perkantoran, protokol di lingkungan sekolah, lingkungan lembaga pendidikan. Kemudian juga di lingkungan institusi-institusi lain," kata Berli dalam keterangan resminya ditulis Bandung, Rabu (27/05).

Berli menyebutkan aturan itu harus dibuat, meski saat ini masih terdapat empat desa atau kelurahan masuk zona hitam atau level 5, tiga desa masuk zona merah, sisanya masuk zona kuning dan biru bahkan terdapat desa masuk zona hijau. Intinya ucap Berli, seluruh kelompok masyarakat diberbagai bidang harus menerapkan instruksi protokol kesehatan salah satunya penggunaan masker dan penjarakan fisik.

Untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam lokasi yang besar seperti di pusat pertokoan, pengelola setempat harus menyampaikan kapasitas daya tampung kepada masyarakat. Alasannya sebut Berli, pusat pertokoan dianggap menjadi potensi terbesar terjadinya penularan COVID-19.

"Mal harus menyampaikan kepada masyarakat informasi terkait kapasitas pengunjung yang dapat memasuki  dalam waktu yang sama. Kalau kapasitasnya itu misal 5 ribu, maka orang yang ke 5001 dan seterusnya itu harus menunggu di luar, sampai diperbolehkan masuk. Demikian pula di tempat kesehatan," jelas Berli.

Berli menuturkan hal itu juga berlaku bagi jumlah pegawai yang boleh masuk dan sebagian bekerja dari rumah (WFH). Aturan ini akan dibuat jadi secara bertahap ungkap Berli, bergantung pada level kewaspadaan dari tiap desa dan kelurahan.

Pemerintah Jawa Barat mengaku lebih memfokuskan aturan kenormalan baru ke tingkat desa daripada kabupaten dan kota. Alasannya memasuki new normal bukan berarti resiko penularan pandemi ini berkurang.

"Kita mengambil sikap atau kebijakan dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Salah satu kewaspadaan melakukan pemeriksaan dan pendeteksian yaitu dengan rapid test maupun dengan swab tes," tukas Berli. 

Baca: Kenormalan Baru, Hotel dan Resto Siapkan Protokol Kesehatan  

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Eazy Passport, Solusi Ditjen Imigrasi di Masa Pandemi

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17