KBR, Jayapura- Pemerintah provinsi Papua mewajibkan seluruh hotel dan pusat perbelanjaan untuk memasang pemindai suhu tubuh (thermal scanner). Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Bumi Cendrawasih itu.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menegaskan bakal memberi sanksi larangan beroperasi sementara waktu kepada hotel dan pusat perbelanjaan yang tidak memasang thermal scanner.
"Hotel-hotel semua, mal semua pasang, alat itu. Tempat-tempat hotel yang tidak pasang akan kami tutup sementara. Tidak boleh beroperasi. Hanya 300 ribu saja (harga alat pengukur suhu tubuh) ko (kamu) tidak pasang, terus gara-gara ko banyak orang Papua mati, tidak boleh," kata Klemen Tinal.
Selain mewajibkan pemasangan thermal scanner, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal juga menyebut telah membentuk satuan tugas pencegahan penyebaran corona.
Satgas ini akan diterjunkan ke 28 kabupaten dan satu kota di Papua untuk memantau fasilitas umum dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait upaya mencegah penyebaran virus corona.
Editor: Ardhi Rosyadi
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
"Ketika BMKG mengeluarkan rilis tentang bahaya La Nina yang akan melanda di NTT dengan badai dan sebagainya, seharusnya pemerintah harus melakukan evakuasi."
"Sehingga tidak perlu impor masuk."
"Kita lihat dari kondisi seperti itu, dua jam pulang. Terserah isinya, apa tanya jawab sama murid atau apa. Pokoknya, dua jam pulang. Kita lihat dalam kondisi dua jam seperti apa."
“Direncanakan semula, sebanyak 2.000 orang per hari. Tetapi karena stok vaksin tersebut tidak mencukupi, sehingga berubah"
