Share This

BNPB Segera Cairkan Dana Perbaikan Rumah Korban Banjir Bima 2016

Jumlah dana yang disiapkan BNPB mencapai 166,9 miliar untuk perbaikan sebanyak 1.200 unit rumah.

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 18 Jan 2018 17:23 WIB

Suasana wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pascabanjir pada Minggu (25/12/2016). Selama sebulan Bima tiga kali dilanda banjir. (Foto: ANTARA)

KBR, Mataram - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera mencairkan anggaran untuk memperbaiki rumah para korban banjir di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi akhir 2016 lalu.

Jumlah dana yang disiapkan BNPB mencapai 166,9 miliar untuk perbaikan sebanyak 1.200 unit rumah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Muhammad Rum mengatakan rencananya perbaikan rumah korban banjir akan dimulai triwulan ketiga 2018.

Muhammad Rum mengatakan anggaran BNPB itu tidak hanya untuk perbaikan rumah korban banjir namun juga untuk perbaikan infrastruktur rusak seperti pipa air bersih, jembatan dan tanggul sungai.

"Ada peningkatan bantuan untuk harga satuan. Dari sebelumnya Rp40 juta per rumah, dinaikkan menjadi Rp69 juta per rumah. Ada sekitar 1200 rumah yang akan dibangun," kata Muhammad Rum, di Mataram, Kamis (18/1/2018).

Sementara bantuan untuk perbaikan rumah korban banjir di Kabupaten Lombok Timur belum diketahui secara pasti. Namun, kata Rum, BPBD NTB sudah lama mengusulkan anggaran ke BNPB.

Banjir yang terjadi pada November 2017 lalu di Lombok Timur mengakibatkan ratusan rumah warga rusak parah.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.