Realisasikan Harga Migor Rp14 Ribu per Liter, Ini Saran Ekonom

""Karena yang bisa dikontrol mungkin dari pemerintah kan adalah BUMN-nya Bulog. Tapi di hulunya sebelum disalurkan ke Bulog dan dari Bulog disampaikan masyarakat seperti apa? Itu kan bisa diperhatikan""

KBR, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) menilai, Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan harus mengawasi dan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga, guna merealisasikan harga RP14 ribu per liter untuk minyak goreng curah.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal mencontohkan, Kementerian Perdagangan menggandeng PT Badan Urusan Logistik (Bulog), untuk membantu alur distribusi migor curah hingga ke 10 ribu titik yang ditentukan pemerintah.

"Kemarin itu juga kan salah satu kelemahannya juga bagaimana cara mantaunya? Bagaimana hubungannya dengan Bulog? Walau pakai Bulog kan harus dilihat, bagaimana teknisnya Bulog membagikan? Harus dilihat juga Bulog dapatnya (minyak goreng) dari mana? Karena yang bisa dikontrol mungkin dari pemerintah kan adalah BUMN-nya Bulog. Tapi di hulunya sebelum disalurkan ke Bulog dan dari Bulog disampaikan masyarakat seperti apa? Itu kan bisa diperhatikan," katanya saat dihubungi KBR dari Jakarta, Selasa, (21/6/2022).

Mohammad Faisal mendorong agar Mendag Zulhas menunjukan kemampuannya sebagai politisi untuk menggandeng pihak-pihak terkait untuk mengendalikan harga migor curah.

Baca: Sederet PR Menanti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan

Ia juga meminta agar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu benar-benar memahami kondisi minyak goreng di Tanah Air. Termasuk memperbaiki permasalahan struktural agar harga minyak goreng dalam negeri terjangkau masyarakat.

"Jangka panjangnya kita harus melihat permasalahan strukturalnya, masa kita sebagai negara produsen terbesar minyak sawit, harus bergantung pada harga internasional? Artinya harga itu harus juga ada peran secara diplomasi perdagangan bahwa harga acuan minyak sawit itu juga ditentukan oleh produsen terbesarnya. Ada tidak usaha pemerintah dari sisi diplomasi perdagangannya? Tentu saja ada syarat-syaratnya. Nah itu yang harus dipenuhi syaratnya," pungkas Mohammad Faisal.

Sementara pengamat CORE lainnya, Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah memperbaiki alur distribusi minyak goreng curah.

"Karena kalau seandainya alur distribusinya itu terganggu, kemudian harganya dipatok menjadi sekian rupiah, tentu akan ada pihak yang merugi di sana. Karena mereka harus menanggung beban lebih besar. Apakah nanti dia istilahnya disubsidi menjadi lebih murah, itu merupakan inisiasi yang bagus, tapi menurut saya menjadi tidak terlalu optimal," ungkapnya.

Yusuf menambahkan, jika pemerintah bisa membenahi alur distribusi, maka pemerintah bisa tidak menanggung beban biaya subsidi harga minyak goreng curah.

Editor: Kurniati Syahdan

• minyak goreng
• Minyak Goreng Curah
• distribusi minyak goreng
• CORE
• subsidi minyak goreng
• Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan