Ombudsman: Pelayanan Pemerintah ke Masyarakat Masih Berorientasi pada Kekuasaan

""Karena hingga hari ini, saya bekerja dengan pemerintahan, masih terasa sekali, kelihatan benar, bahwa orientasi para penyelenggara, instansi pelayanan publik kita lebih banyak pada kekuasaan""

KBR, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Robert Na Endi menilai, pemerintah masih cenderung berorientasi pada kekuasaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena hingga hari ini, saya bekerja dengan pemerintahan, masih terasa sekali, kelihatan benar, bahwa orientasi para penyelenggara, instansi pelayanan publik kita lebih banyak pada kekuasaan atau power culture, ketimbang orientasi pada pelayanan," katanya saat kegiatan Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah Pasca Pandemi, Senin (20/06/2022).

Padahal, kata Robert, pemerintah memang bertugas menyelenggarakan layanan publik.

"Persepsi diri kita, kami para penyelenggara pemerintahan ini masih melihat bahwa saya adalah penguasa, saya adalah orang yang harus dilayani. Bukan saya adalah pelayan, saya harus memberikan pelayanan," ungkapnya.

Baca juga: 

• Seleksi CASN, Ombudsman Terima 375 Laporan Maladministrasi
• Tenaga Honorer Mau Dihapus, Ombudsman RI Minta Pemerintah Transparan Kebutuhan Pegawai

Robert Na Endi melanjutkan, sikap pemerintah yang cenderung berorientasi pada kekuasaan, dapat memicu cedera pada birokrasi.

"Kemudian kalau terjadi beberapa patologi birokrasi dalam bentuk maladministrasi, korupsi, dan sebagainya itu memang karena persepsi yang belum shifting atau berubah dari persepsi diri sebagai penguasa ke pelayan rakyat," katanya.

Oleh sebab itu, perlu ada pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah," imbuh Robert Na Endi.

Editor: Kurniati Syahdan

• Ombudsman RI
• power culture