Minyak Goreng Masih Bermasalah, FITRA: Ganti Menteri!

"Jika perlu dilakukan reshuffle menteri yang tidak bisa menuntaskan persoalan."

KBR, Jakarta- Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Badiul Hadi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya menegur pembantunya terkait permasalahan pangan, terutama minyak goreng.

"Pasca-diwarning tadi itu terus kemudian presiden memberikan deadline waktu misalnya, kemudian presiden menganggap bahwa menteri-menteri terkait itu tidak mampu bekerja dan kemudian mau di-reshuffle (perombakan) oleh presiden yaitu sah-sah saja karena itu kan memang hak prerogatif presiden untuk me-reshuffle menteri-menteri dia," kata Badiul saat dihubungi KBR, Rabu (6/3/2022).

Badiul menyebut, Jokowi harus tegas mengevaluasi para menteri dengan memberikan deadline atau batas waktu untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng yang sudah berlarut-larut. Bahkan kata dia, jika perlu dilakukan reshuffle (perombakan) menteri yang tidak bisa menuntaskan persoalan.

"Tetapi ketika memang melihat kinerja yang buruk 4 bulan terakhir menangani satu isu saja ini tidak kelar-kelar saya kira sudah selayaknya presiden mengevaluasi betul dan kemudian jika memang diperlukan di-reshuffle, ya di-reshuffle saja," kata Badiul saat dihubungi KBR, Rabu, (6/3/2022).

Koordinasi Antarkementerian

Badiul juga mempertanyakan koordinasi dari beberapa kementerian yang menjadi leading sector (sektor pemimpin) isu pangan terutama minyak goreng ini, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Menurutnya, persoalan minyak goreng ini seharusnya sudah bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan, tidak berlarut-larut seperti sekarang.

"Nah, kementerian-kementerian ini saya tidak tahu koordinasinya seperti apa, kok sampai hari ini tidak mampu menyelesaikan isu tentang minyak goreng ini. Mestinya 1 bulan kemarin kan sudah selesai ketika isu ini mencuat, kemudian pemerintah melakukan kebijakan cepat misalnya. Nah, tapi pada faktanya ini kan enggak selesai sampai 4 bulan dan berlarut-larut," imbuhnya.

Presiden Kesal

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran di kabinetnya untuk waspada dan memastikan pasokan energi dan bahan pangan, terutama jelang Lebaran.

Ia memerintahkan agar setiap kebijakan yang diambil, sikap, serta pernyataan pemerintah harus memiliki sense of crisis atau harus sensitif dan berempati terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat. Enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi. Yang kedua Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Diceritain dong kepada rakyat. Ada empati kita gitu. Enggak ada?!" kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, Selasa, (5/4/22), dan ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu,(6/4/22).

Ia menginstruksikan kepada para pembantunya untuk merumuskan satu per satu masalah ketersediaan komoditas kebutuhan pokok. Tak hanya soal minyak goreng tetapi juga komoditas lain, seperti beras, kedelai hingga gandum.

Menurut Jokowi, pemerintah bakal dilabeli 'tidak kerja' oleh masyarakat, jika tak bisa mengurusi masalah yang terjadi dengan detail.

"Diam semuanya enggak ada statement hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain. Enggak kerja atau mungkin juga enggak ngapa-ngapain mungkin enggak kerja. Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," pungkasnya.

Baca juga:

• Dugaan Kartel Minyak Goreng, MAKI Laporkan 9 Perusahaan ke KPPU

Editor: Sindu

• Seknas FITRA
• Presiden Joko Widodo
• Minyak Goreng
• reshuffle
• Harga Minyak Goreng