Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, Transaksional atau Profesional?

"Pemenang pemilu presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah mulai membahas susunan kabinet pemerintahannya lima tahun ke depan."

KBR, Jakarta - Meski masih menghadapi gugatan sengketa pemilu, pemenang pemilu presiden 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah mulai membahas susunan kabinet kerja untuk pemerintahannya lima tahun ke depan.

Pembahasan antara lain dilakukan dalam pertemuan Prabowo Gibran di Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret lalu.

“Pertemuan kemarin sama Pak Prabowo bahas apa saja? Banyak. Ada terkait kabinet? Ya salah satunya itu. Termasuk soal partai yang masuk koalisi? Ya partai-partai lain juga,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (25/3/2024).

Sejumlah partai koalisi pendukung Prabowo mulai bersiap mengajukan calon pembantu presiden. Termasuk Partai Demokrat. 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan partainya bakal berkontribusi ke pemerintahan melalui kader-kader terbaiknya.

"Selama 9 tahun 4 bulan terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Tentu ini telah membatasi ruang gerak sumber daya dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan daerah saja. Alhamdulillah kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional pada periode 2024-2029," ujar AHY di Hotel St Regis, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

AHY mengatakan alasan utama partainya bergabung ke pemerintahan adalah agar bisa lebih berkontribusi nyata dalam seluruh kebijakan pemerintahan ke depan. 

AHY juga menyebut partainya akan fokus membantu menunaikan janji kampanye Prabowo.

Saat ini ada sejumlah partai yang jadi pendukung resmi Prabowo-Gibran. Dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat---empat partai yang memperoleh suara besar dan lolos ke parlemen. Selain itu, ada sejumlah partai lain pendukung Prabowo yaitu PSI, PBB dan Partai Garuda.

Baca juga:

• Menkominfo tentang Isu Jokowi Titip Nama Menteri di Kabinet Mendatang
• Pengamat Perkirakan Prabowo Akan Salin Model Kabinet Jokowi

Belakangan Prabowo juga berupaya mengajak partai politik lawan di Pemilu 2024 untuk bergabung dengan barisannya. 

Salah satunya Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Jumat 22 Maret lalu.

“Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat dan makmur tetapi ada syaratnya, syaratnya adalah bisakah elit kita, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan faktor kerja sama di antara kepemimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita,” kata Prabowo di Nasdem Tower, Jumat (22/3/2024).

Pada Pemilu Presiden 2024, Partai Nasdem masuk barisan Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bersama PKS dan PKB.

Politik rangkul-merangkul disinyalir bakal membentuk koalisi gemuk di masa pemerintahan mendatang dengan pembagian jatah kursi menteri ke partai pendukung.

Namun Juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Viva Yoga Mauladi membantah itu sebagai politik transaksional.

“Tidak ada politik transaksional, jadi kemudian kalau ada partai politik yang bergabung ke partai pemerintah ya pasti ada komitmen politiknya yang ditunjukkan posisi politik di kabinet. Jadi pengertian ini bukan dalam rangka politik transaksional. Tapi sebagai hukum besi politik bahwa partai politik yang bergabung di pemerintah itu harus memiliki kadernya di pemerintahan,” ucap Viva kepada KBR, Selasa (26/3/2024).

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai kursi menteri hanya akan menjadi alat transaksi politik di pemerintahan Prabowo.

“Kalau saya sih sudah pesimis dengan zaken kabinet ya. Menurut saya modelnya Jokowi kemarin yang saya yakin sekali bakal disalin oleh prabowo akan terjadi di mana kabinetnya enggak profesional tapi benar-benar dijadikan alat tukar bagi partai partai politik maupun orang yang dianggap berjasa buat pemerintahan dia. Jadi menurut saya enggak ada zaken kabinet, pasti jadi alat tukar lagi nih jabatan menteri dan wakilnya,” ucap Bivitri kepada KBR, Selasa (26/3/2024).

Baca juga:

• Politik Merangkul ala Prabowo, Pengamat: Untuk Apa Pemilu kalau Akhirnya Satu Barisan

Bivitri mengatakan koalisi partai pendukung pemerintah yang terlalu besar bisa membut minimnya oposisi di parlemen, dan melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

“Dampaknya kalau buat pemerintahan adalah dari kacamata pemerintah nanti mereka aka gampang banget tuh mau kebijakan apa aja enggak ada yang nentang. Kayak Jokowi aja selama delapan tahun terakhir ini kan, Jokowi mau bikin undang-undang apa aja lansung dikasih sama DPR enggak ada kritik,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik, Ray Rangkuti memprediksi 70 persen jatah menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran bakal didominasi orang-orang partai ketimbang kalangan profesional.

Editor: Agus Luqman

• kabinet Prabowo
• Prabowo-Gibran
• Prabowo Subianto
• koalisi Prabowo
• Pemilu 2024
• #PemiluDamaiTanpaHoaks
• #kabar pemilu KBR
• #pemilu2024