Interupsi Sidang, Legislator Ini Desak DPR Bentuk Pansus Garuda Indonesia

""Ini sangat penting untuk memutus rantai tindakan moral hazard dari manajemen PT Garuda selama bertahun-tahun," "

KBR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak mendesak lembaganya membentuk panitia khusus (Pansus) terkait PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Hal itu disampaikan Amin saat menginterupsi Sidang Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 DPR, Senin (1/11/2021).

"Saya Amin Ak melalui forum ini mendesak agar DPR membentuk Pansus untuk menangani kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia," katanya.

Menurut Amin, ikon industri penerbangan Tanah Air itu tengah berada di jurang kepailitan.

Legislator PKS ini mengungkapkan, pembentukan Pansus dimaksudkan agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate governance di Garuda Indonesia terungkap secara terang benderang.

Baca: Garuda Indonesia di Ambang Kebangkrutan, Ini Saran Pengamat

Amin juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara menyeluruh, agar semua pelaku yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa kecuali.

Selain itu, Amin menganggap kebankrutan PT Garuda Indonesia bukan hanya disebabkan pandemi COVID-19.

"Ini sangat penting untuk memutus rantai tindakan moral hazard dari manajemen PT Garuda selama bertahun-tahun," pungkas dia.

Perlu Langkah Cepat Selamatkan PT Garuda Indonesia

Sementara Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan efektif menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Namun, Muhaimin mengatakan, aset Garuda Indonesia harus menjadi fokus utama penyelamatan.

"Kemudian, baru mencari solusi terkait ancaman kepailitan perusahaan," katanya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini pun mempersilahkan, anggotanya untuk menyusun mekanisme penyelesaian baik melalui Pansus atau panitia kerja (panja) DPR RI.

“Saya sangat setuju ya DPR untuk mengambil langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sasaran. sasarannya adalah membersihkan Garuda Indonesia, menyelamatkan Garuda Indonesia, atau sekaligus mencari solusi,” jelas Muhaimin.

Baca juga:

• Diizinkan BPOM, Kemenkes Siapkan Juknis Vaksinasi Anak 6-11 Tahun
  
• Inflasi Oktober, BPS: Dipicu Transportasi dan Cabai

Editor: Kurniati Syahdan

• garuda Indonesia
• pansus Garuda Indonesia
• DPR
• Komisi VI DPR
• PKS
• moral hazard
• pansus DPR