NASIONAL

Ini Penyebab Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi

"Petani sudah dikejutkan dengan adanya pencabutan subsidi sebagian besar. Kemudian subsidi yang ada, yang masih diterima petani pun jumlahnya juga sama sekali tidak mencukupi dari yang mereka butuhkan."

AUTHOR / Heru Haetami

pupuk
Petani menabur pupuk ke tanaman padi di Kabupaten Aceh Besar, Jumat (3/2/2023). (Foto: ANTARA/Khalis Surry)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui para petani masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal pupuk diperlukan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan tanaman pertanian.

Kondisi itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi lokasi panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

"Selalu, saya kemarin di Kabupaten Bandung yang dikeluhkan pupuk. Di sini, tadi yang dikeluhkan pupuk. Baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya yang pupuk bersubsidi," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut, kebutuhan pupuk nasional sekitar 13 juta ton. Namun, industri pupuk dalam negeri hanya mampu memproduksi 3,5 juga ton. Sisanya 6,3 juta ton harus diimpor.

Jokowi mengatakan distribusi dan ketersediaan pupuk masih terdampak perang Rusia dan Ukraina. Dua negara itu merupakan pemasok pupuk terbesar di dunia.

"Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," kata Jokowi.

Baca juga:

Pengawasan lemah

Berdasarkan pengawasan Ombudsman RI, ada sejumlah faktor yang jadi penyebab petani sulit mendapat pupuk subsidi. 

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut salah satunya adalah pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan distribusi pupuk subsidi yang belum berjalan.

"Pengawasan di daerah itu ada di Sekda, ada di Polda, ada di Kejaksaan, ada di Dinas Pertanian, ada di Dinas Perdagangan. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi dirigen? Siapa yang menjadi arsitektur pengawasan? Sehingga pelaksanaan yang terjadi pengawasan itu akhirnya dilaksanakan secara sepihak," kata Yeka dan Konferensi Pers Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (9/3/2023).

Yeka menduga, ketiadaan sektor pemimpin dan pos anggaran untuk pengawasan menjadi persoalan lemahnya pengawasan.

“Kepolisian jalan sendiri, Kejaksaan jalan sendiri, dinas jalan sendiri, tapi tidak ada yang menjadi dirigen. Kenapa tidak ada yang mendirigen karena persoalannya anggaran," kata Yeka.

Persoalan lain adalah proses pendataan penerima pupuk bersubsidi yang tidak maksimal. 

Yeka Hendra mengatakan masa pendaftaran dan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi terlalu singkat. Itu sebab, tak semua petani menerima pupuk subsidi.

Yeka mengatakan stok pupuk subsidi secara nasional saat ini 300 ribu ton. Tetapi, berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan e-alokasi hanya ada 165 ribu ton.

"Nanti kami akan menyurati Kementerian Pertanian untuk membuka e-alokasi khusus untuk mengupdate agar tidak terjadi nanti kelebihan stok pupuk bersubsidi yang tidak bisa digunakan. Sayang kan, berarti ada petani yang seharusnya mendapatkan akhirnya tidak dapat," kata Yeka.

Baca juga:

Bebani produksi petani

Kondisi ini membuat Anggota Komisi Pertanian DPR, Luluk Nur Hamidah bereaksi. Ia mendorong pemerintah segera memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Kata dia, persoalan pupuk subsidi telah membebani produksi para petani.

“Petani ini kan saat-saat sekarang sendirian mereka itu udah dikejutkan dengan adanya pencabutan subsidi ya sebagian besar. Dan kemudian subsidi yang ada, yang masih diterima petani pun jumlahnya juga sama sekali tidak mencukupi dari yang mereka butuhkan. Dan kemudian dari subsidi ini pun juga mereka ternyata banyak yang harus menebus dengan harga yang jauh di luar kewajaran, bahkan jauh melampaui harga HET yang non subsidi. Bahkan mereka ketika harus mencari tambahan itu pupuknya juga tidak cukup tersedia,” kata Luluk kepada KBR, Senin (6/3/2023).

Hasil analisis pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, anggaran subsidi pupuk rawan diselewengkan. Bentuk penyelewengan itu di antaranya mengoplos pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi hingga mengganti kemasan menjadi nonsubsidi.

Salah satu pemicunya adalah disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi.

"Kan itu ada 4 lini ya, lini 1, 2,3, 4. kebocoran lini empat itu, di level paling bawah kan. Di distributor, di kelompok tani itu sendiri, itu kebocorannya mencapai 20 persen. Dan banyak macam-macamnya. Kemudian dulu pernah kami mentraining periset dari Malaysia, tapi sudah agak lama ya, mereka cerita, di sawit di sana, sebagian pupuk itu ketika bungkusnya dibuka di dalamnya itu pupuk bersubsidi bungkusnya, dari Indonesia," ucap Dwi Andreas kepada KBR.

Dwi Andreas Santosa mendorong pemerintah memberikan bantuan langsung non-tunai kepada petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Namun, kebijakan itu harus didasari pemutakhiran data penerima yang melibatkan pemerintah daerah hingga level desa atau RT/RW.

Kualitas data yang baik diharapkan dapat memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan mampu mencegah penyelewengan.

Editor: Agus Luqman

  • pupuk subsidi
  • petani
  • Presiden Jokowi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!