NASIONAL

FPKS: Produksi Domestik Cukup, Impor Beras Tak Perlu

"Pasokan produksi beras dalam negeri mencukupi dan bisa digunakan untuk memenuhi cadangan Bulog, daripada harus impor."

Astri Yuanasari

impor beras
Arsip. Aktivitas bongkar muat beras impor asal Vietnam di Kupang, NTT. (Foto: antaranews)

KBR, Jakarta - Pemerintah resmi membuka keran impor beras Desember lalu sebanyak 500 ribu ton, yang akan didatangkan secara bertahap hingga Februari 2023. Rencananya pada awal 2023 ini sebanyak 300 ribu ton akan segera tiba di Tanah Air.

Anggota Komisi bidang Pertanian DPR, Slamet menegaskan, Fraksi PKS menolak kebijakan impor beras tersebut.

Menurutnya, pasokan produksi beras dalam negeri mencukupi dan bisa digunakan untuk memenuhi cadangan Bulog, daripada harus impor.

"Hal ini ironi, karena pada saat bersamaan stok beras nasional justru sedang surplus 1,7 juta ton berdasarkan data Kementerian Pertanian dan BPS. Mengapa bisa demikian, menurut kami hal ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, dimana saat musim panen raya bulan Februari hingga April penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah" kata Slamet pada saat Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (10/1/2023).

Baca juga:

Suharso Soal Stok Beras: Datanya Enggak Ada yang Sama

Polemik Impor Beras, Wapres Akan Hitung Ulang Stok Dalam Negeri

Slamet menjelaskan, tahun lalu penyerapan Bulog untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) hanya sebesar 233.240 ton, sedangkan produksi beras produk petani dari Februari-April 2022 adalah 12,82 juta ton. 

Menurutnya, produksi dalam negeri ini seharusnya cukup untuk pemenuhan CBP.

Slamet menambahkan, impor beras juga merugikan petani dalam negeri. Slamet juga meminta pemerintah melalui Perum Bulog, agar memaksimalkan penyerapan beras dari petani untuk pemenuhan CBP dengan harga yang layak, khususnya pada musim panen raya, sehingga tak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun.

"Terkait dengan kondisi harga beras yang masih tinggi padahal sudah dilakukan impor beras, maka pemerintah harus berani melakukan audit stok gudang dari perusahaan-perusahaan besar untuk mencegah terjadinya penimbunan dan mempengaruhi harga beras nasional," pungkasnya.

Editor: Fadli

  • impor beras
  • beras
  • PKS

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!