NASIONAL

Demi Integritas, Menteri Keuangan Ajak Masyarakat Laporin Pelanggaran Pejabat

"Jelang pelaporan SPT tahunan, netizen soroti pejabat pajak. "

Lea Citra

Podcast What's Trending
Podcast What's Trending

KBR, Jakarta- Kementerian Keuangan jadi trending topik di Twitter belakangan ini. Institusi negara ini disorot netizen tanah air imbas viralnya kasus anak dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jakarta Selatan yang diduga melakukan aksi penganiayaan.

Tak hanya dugaan aksi kekerasan, netizen menyinggung postingannya soal kendaraan mewah seperti Harley Davidson sampai Jeep Wrangler Rubicon. Belakangan, diketahui bahwa ayahnya memiliki harta kekayaan hingga Rp56 miliar rupiah. Namun, kedua kendaraan itu tak masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Meski kemudian yang bersangkutan kepada detikcom menyebut kalau mobil mewah, yang disebut-sebut nunggak pajaknya, itu bukan miliknya.

Menanggapi ramainya pembicaraan di media sosial, Kementerian Keuangan mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta. Perilaku ini dianggap menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenkeu.

"Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai dan melukai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin, mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Jumat (24/02/2023)

Di internal Kemenkeu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dirinya menggencarkan pencegahan dan penindakan, dengan mewajibkan seluruh pegawai menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), bagi pejabat negara yang wajib LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) bagi pegawai Kementerian Keuangan yang tidak wajib LHKPN.

Baca juga:

Menkeu: Gaya Hidup Mewah Pejabat Turunkan Kepercayaan Publik

Bukan Follower, Presiden Sebut Indonesia Trendsetter Cinta Produk Sendiri

Cek Fakta: Hoaks soal PeduliLindungi yang Mendeteksi Infeksi Cordyceps Fungus

"Bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan dalam hal ini DJP. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate, dari masyarakat mengenai dari mana sumber kekayaan itu diperoleh," pungkasnya.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran jajarannya di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

"Masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kementerian Keuangan di hotline 134, atau bisa melalui situs www.wise.kemenkeu.go.id," ungkapnya.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Presiden Maruf Amin meminta semua pejabat menghindari gaya hidup mewah dan memilih hidup sederhana. Maruf Amin tidak ingin gaya hidup pejabat yang hedonis, membuat kepercayaan masyarakat menurun

"Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup daripada pejabat dari atas sampai ke bawah. Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan) itu sudah benar. Kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis, itu perlu diingatkan. Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi, 'wah', ada ketidakpercayaan. 'Pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang'. Saya kira itu penting," kata Wapres saat kunjungan di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/2/2023).

Bagaimana pengaruh perilaku dan gaya hidup mewah staf perpajakan terhadap pendapatan negara?

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat mengatakan, optimalisasi pendapatan negara dari pajak bisa didapatkan dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kepatuhan itu bisa dicapai dengan penegakan hukum atau kepercayaan yang terbangun antara wajib pajak dengan otoritas terkait.

"Jadi kalau kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak meningkat, maka kepatuhan pajak meningkat. Sehingga juga penerimaan pajak akan meningkat, atau bisa dikolek secara optimal relatif terhadap GDP. Ketika kepercayaan wajib pajak meningkat, penegakan hukum bisa turun, bisa diturunkan. Sebetulnya iklimnya yang terbaik adalah di mana kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak itu yang tinggi. Instead of penegakan hukum yang secara keras dilakukan terhadap wajib pajak," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat mengatakan, otoritas pajak harus menanamkan kepercayaan terhadap masyarakat selaku wajib pajak. Kasus-kasus gaya hidup mewah, sikap pamer harta, hingga dugaan tidak membayarkan pajak dianggap mampu merusak kepercayaan publik terhadap instansi Direktorat Jenderal Pajak.

Lebih lanjut soal ini dibahas dalam podcast What's Trending yang bisa didengar melalui link berikut ini:

  • Sri Mulyani
  • Pajak
  • Direktorat Jenderal Pajak
  • Menkeu
  • Gaya hidup pejabat pajak
  • SPT
  • Podcast What's Trending

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!