Aliansi Buruh Akan Gugat Perpu Cipta Kerja

"Selain melakukan unjuk rasa, aliansi buruh juga akan melakukan judicial review Perpu Cipta Kerja."

KBR, Jakarta - Aliansi buruh akan menggelar demonstrasi menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja karena dianggap banyak merugikan buruh.

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengatakan, isi Perpu Cipta Kerja telah mengabaikan aspirasi buruh, karenanya aturan itu tidak partisipatif.

Menurutnya, beleid itu semakin membuka ruang kepada perusahaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang kepada buruh, khususnya buruh perempuan.

"Misalnya terkait dengan upah minimum gitu ya, upah minimum itu ada tambahan di Perpu soal proses perhitungannya. Ada kebutuhan yang menentukan indeks tertentu begitu. Kalau dalam bahasa hukum itu kan kabur ya dan itu membuat kami bertanya-tanya, Jokowi ini maunya apa begitu? Tidak jelas," kata Jumisih kepada KBR, Senin, (02/01/2023).

Baca juga:

• Diklaim Mendesak, Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja
• Menko Airlangga: Perpu Cipta Kerja Beri Kepastian ke Investor

Jumisih juga mempersoalkan isi Perpu Cipta Kerja yang mengubah aturan sistem kerja alih daya (outsourcing).

"Terus juga soal outsourcing yang awalnya ada pembatasan itu juga tidak ada batasan lagi, terus menjadi lebih kecil. Kemudian sistem kontrak yang tidak ada batasan kontrak," kata Jumisih.

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menambahkan, selain melakukan unjuk rasa, aliansi buruh juga akan melakukan judicial review Perpu Cipta Kerja.

Kelompok buruh juga akan menggalang dukungan dari kelompok akademisi hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak pemberlakuan Perpu tersebut.

Meski begitu, ia pesimistis DPR bakal menolak Perpu tersebut, sebab sejumlah aspirasi buruh seperti menolak KUHP dan Omnibus Law Cipta Kerja tidak diindahkan lembaga tersebut.

Editor: Agus Luqman

• perpu cipta kerja
• uu cipta kerja