BNPB Akui Ada Kelemahan Sistem Peringatan Dini Tsunami

"Sejak 2012 sudah banyak yang rusak. Jadi memang perlu kita bikin sebuah sistem baru yang lebih terintegrasi,"

, BERITA , NASIONAL

Minggu, 23 Des 2018 15:31 WIB

Author

Friska Kalia

BNPB Akui Ada Kelemahan Sistem Peringatan Dini Tsunami

Petugas mengawasi operator alat berat membersihkan tumpukan sampah yang porak poranda menutupi jalan setelah diterjang tsunami di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Minggu (23/12/2018). (Foto: Antara/Asep Fathulrahman)

KBR, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui saat ini Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia tak optimal. 

Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banyak alat peringatan dini Tsunami yang ada di sejumlah daerah rawan yang rusak. 

"Sejak 2012 sudah banyak yang rusak. Jadi memang perlu kita bikin sebuah sistem baru yang lebih terintegrasi," kata Sutopo dalam keterangan persnya, Minggu (23/12/2018). 

Menurut Sutopo, sistem peringatan dini yang ada selama ini hanya mendeteksi tsunami yang didahului dengan gempa. Belum ada sistem peringatan dini yang disebabkan longsor bawah laut atau letusan gunung seperti yang terjadi di Selat Sunda kali ini. 

"Ini menjadi kesempatan kita untuk mengembangkan sebuah teknologi baru untuk sistem deteksi dini tsunami yang berasal dari longsor bawah laut atau letusan gunung. Nanti bisa menggandengn BMKG dan Badan Geologi," katanya. 

Selain itu, BNPB juga tengah menyiapkan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Peringatan Dini Terintegrasi. Perpres yang dimotori oleh Kementerian PMK ini nantinya akan menyatukan berbagai sektor agar padu dalam mengatasi penanganan bencana di Indonesia.  

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.