Share This

Tarif Listrik-BBM Tak Naik, PLN dan Pertamina Pasrah

Dua perusahaan negara akan berupaya mengefisiensi sejumlah pos

NASIONAL

Rabu, 27 Des 2017 12:45 WIB

Author

Ria Apriyani

Tarif Listrik-BBM Tak Naik, PLN dan Pertamina Pasrah

Meteran listrik prabayar

KBR, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah mempertahankan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) sampai Maret 2018. Tarif listrik untuk pelbagai golongan saat ini sejumlah Rp 996,74 per-kWh hingga Rp 1.644,52 per-kWh. Sementara premium dan solar dijual seharga Rp 6.450/liter dan Rp 5.150/liter. 

Menurut Sofyan, perusahaan negara ini akan menyiasati keputusan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak membuat laba PLN makin tergerus. Salah satu biaya yang akan dipangkas adalah pembiayaan operasi dan perawatan, serta melakukan zonasi batubara untuk memangkas biaya logistik.

"Kami coba efisiensi ke dalam. Lihat kondisi biaya yang lain yang bisa kami efisiensi kami efisiensi dalam tiga bulan. Cashflow masih mencukupilah. Nanti kan ada pembayaran subsidi dari pemerintah akhir tahun ini. Itu juga memperkuat kami punya cashflow," jelas Sofyan di Kementerian ESDM pada Rabu (27/12).

Baca jugaTarif Listrik dan BBM Tak Naik Sampai Maret 2018

Senada dengan Sofyan, Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik menyatakan akan berupaya mengefisiensi pengeluaran perusahaannya. "Efisiensi ini ada tiga. Satu yang klasik, misal kalau dulu pemakaian material 100, kita turunkan ke 90, 80. Kedua harga. Nanti kita ceritakan di Januari berapa efisiensinya 6 bulan terakhir. Ketiga business model. Perubahan itu yang tadinya distock, enggak kita stock lagi. Itu lebih murah dan cashflow kita jadi lebih baik. Cara ini banyak dilakukan di kilang dan downstream," ungkap Elia. 

Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.