Share This

Predikat WTP, Jokowi: Bukan Prestasi

"Kita tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kali predikat WTP diterima pemerintah pusat setelah 12 tahun. Saya kira bukan itu,"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 05 Des 2017 22:14 WIB

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

KBR, Bogor- Presiden Joko Widodo menegaskan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penggunaan keuangan negara bukanlah prestasi melainkan kewajiban. Jokowi mengatakan menyandang opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi sebuah standar dan bukan hanya dipandang sebagai kegiatan rutin tahunan.

Kepala Pemerintahan mengingatkan inti dari pemeriksaan keuangan negara adalah tentang menjaga kepercayaan rakyat.

"Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus menerus kita lakukan. Sebab WTP bukan lah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN. Kita tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kali predikat WTP diterima pemerintah pusat setelah 12 tahun. Saya kira bukan itu," kata Jokowi dalam acara Persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017). 

Jokowi melanjutkan, "Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan itu harus jadi sebuah standar."

Jokowi menambahkan, predikat WTP saja tidak cukup untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta jajarannya memastikan agar tidak ada uang rakyat yang dikorupsi.

"Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiahpun uang rakyat dalam APBN yang  dikorupsi,"

Jokowi memerintahkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi anggaran. Ia tengah mempersiapan peraturan presiden untuk mengatur hal ini.

"Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan. Tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN,"

Ia meminta seluruh jajarannya membuka diri terhadap BPK. Di sisi lain, Jokowi menyampaikan keyakinannya bahwa BPK akan bekerja profesional dan independen.

"BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan," tutur bekas Gubernur Jakarta ini.


Editor: Rony Sitanggang

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.