Sangsi 19 Persen PNS Anti-Pancasila, Menpan Klaim Punya Data Sendiri

Menteri PAN-RB Syafruddin mengklaim, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyusun data sendiri.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 21 Nov 2018 23:42 WIB

Author

Ria Apriyani

Sangsi 19 Persen PNS Anti-Pancasila, Menpan Klaim Punya Data Sendiri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018). (Foto: ANTARA/ Hafidz M)

KBR, Bogor - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menyangsikan hasil survei Alvara Research soal PNS anti-Pancasila. Lembaga Alvara menyebut 19,4 persen PNS memilih sistem khilafah dibandingkan demokrasi.

Survei di enam kota antara lain Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang dan Surabaya tersebut dilakukan sejak September hingga Oktober 2017. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang berasal dari kalangan PNS, swasta dan profesional serta, pegawai BUMN. 

Syafruddin tak ingin bertolok pada data tersebut. Ia mengklaim, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyusun data sendiri.

"Itu lembaga survei. Tapi BKN kan punya data sendiri. Jangan selalu, anu, lembaga survei. BKN punya data sendiri, sedang mengevaluasi. Kementerian PAN-RB akan mengevaluasi itu," ujar Syafruddin di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11/2018).

Namun begitu Syafruddin menyatakan akan mengevaluasi kondisi tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negri. Pasalnya, 80 persen PNS berada di naungan Kemendagri.

Syafruddin pun mengklaim, tim dari BKN berproses melakukan survei internal. Dia akan menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi di masing-masing instansi. Hasilnya, akan dijadikan patokan untuk menyusun etika kelembagaan.

"Jangan telalu gamang. Kita boleh percaya itu, tapi jangan terlalu yakin. Karena itu lembaga luar."



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.