Prabowo Menhan, Gerindra Klaim Sudah Boleh ke Amerika

""Termasuk dari Amerika Serikat. Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan untuk berkunjung,""

KBR, Jakarta- Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah diperbolehkan bertandang ke Amerika Serikat.  Klaim itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Kata dia, akses ke Amerika didapat usai ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Memang sejak jadi Menhan (Menteri Pertahanan) ada beberapa dari negara yang kemudian bersilaturahmi termasuk dari  Amerika Serikat. Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan untuk berkunjung," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Namun demikian, kata Dasco, Prabowo belum bisa memenuhi undangan bertandang ke negeri Abang Sam itu. Menurut Dasco, lantaran Prabowo masih harus mempelajari bidang-bidang pekerjaan dalam Kementerian Pertahanan.

"Namun karena kesibukan Pak Prabowo yang masih menata, mempelajari dan kemudian membuat rencana-rencana untuk Departemen Pertahanan sehingga rencana ke luar negeri itu termasuk ke Amerika belum terjadwalkan," kata Dasco

Pada 2014, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut ada setidaknya 7 jenderal yang ditolak Amerika. Kata dia 7 jenderal yang masuk daftar hitam itu tidak hanya kakaknya Prabowo. Hasyim menyebut di antaranya Sjafri Syamsuddin, Wiranto, Pramono Edhie, Zacky Anwar Makarim. 

Pada 2000, Prabowo Subianto dilarang masuk ke AS saat ingin menghadiri kelulusan putranya di Universitas Boston. Dia ditolak lantaran masalah hak asasi manusia.

Kecaman

Penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan makin mempersulit pengungkapan kasus HAM di masa lalu. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Dimas Bagus Arya beralasan Prabowo merupakan terduga pelanggaran HAM di Indonesia.  

Kontras bersama Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Ikatan Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI), dan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) mengecam Presiden Jokowi yang mengangkat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.

"Pengangkatan Pak Prabowo kita sempat sama-sama tahu bahwa urusannya bukan hanya soal politik substansi semata, tapi ada permainan politik transaksional yang akhirnya menyebabkan Pak Jokowi menembus batas dengan mengangkat lawan di dua pemilu sebelumnya. Itu menciptakan distorsi politik yang menurut kami, bisa mengancam masa depan penuntasan pelanggaran ham menjadi lebih terjal lagi," kata Dimas Bagus Arya di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Dimas mengatakan pengangkatan Prabowo secara tidak langsung Presiden Joko Widodo memberikan perlindungan kepada terduga pelanggar HAM agar tidak bisa diproses secara hukum. Ia pun menilai hal ini menjadi catatan kemunduran untuk penyelesaian kasus pelanggaran ham berat masa lalu.

Selanjutnya, Dimas mempertanyakan komitmen Internasional, setelah Indonesia masuk sebagai dDewan HAM di PBB. Sedangkan, ada sejumlah catatan pelanggaran HAM terjadi di Indonesia.

"Ketika posisi Dewan HAM diamankan, pemerintah di sisi lain mengangkat terduga pelanggar HAM sebagai pejabat publik, dan ini sangat ironis menurut kami karena di luar, pemerintah sering kali menggunakan nomenklatur untuk menjaga melindungi hak asasi manusia tapi dalam negeri seolah-olah menihilkan hak asasi manusia itu sendiri," katanya.

Kecaman juga datang dari  para keluarga korban penculikan aktivis 1997-1998. Prabowo, melalui Tim Mawar, diduga terlibat dalam penculikan para aktivis yang kritis terhadap pemerintah saat itu.

Sejumlah orang korban penculikan belum ditemukan hingga kini, termasuk seniman asal Solo, Wiji Thukul.

Adik kandung Wiji Thukul, Wahyu Susilo mengatakan keluarga korban kecewa dengan pengangkatan itu.

"Saya kira itu sangat mengecewakan keluarga korban ya. Saya berharap itu hanya wacana. Kan ini masih pada tahap audisi. Audisi itu kan mencocokan, terus kemudian mengetes suara publik. Jokowi harus mendengarkan juga suara publik, apalagi suara pemilih, seperti itu," kata Wahyu saat dihubungi KBR, Selasa (22/10/2019).

Wahyu Susilo yang juga merupakan relawan pendukung Jokowi mengatakan seharusnya Jokowi serius mencermati rekam jejak calon menteri di periode kedua. Terutama terkait sejarah pelanggaran HAM yang hingga saat ini penuntasannya masih menjadi persoalan besar.

Pada 2009 DPR mengeluarkan empat rekomendasi terkait kasus orang hilang. Rekomendasi itu antara lain pembentukan Pengadilan HAM Adhoc kasus penculikan, pencarian korban penculikan yang masih hilang, rehabilitasi bagi korban dan ratifikasi aturan internasional tentang antipenghilangan paksa.

Editor: Rony Sitanggang

• joko widodo
• Tim Mawar
• Prabowo Subianto
• Presiden Jokowi
• Wiji Thukul
• jokowi
• penculikan aktivis