Hari Kesehatan Jiwa Sedunia: Sulitnya Mengatasi Angka Bunuh Diri Tinggi

"Secara global WHO menyebutkan lebih dari 800 ribu orang meninggal setiap tahunnya atau tiap 40 detik ada satu orang meninggal karena bunuh diri."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 08 Okt 2019 10:50 WIB

Author

Astri Septiani

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia: Sulitnya Mengatasi Angka Bunuh Diri Tinggi

Ilustrasi. (Foto: Creative Commons)

KBR, Jakarta - Setiap tahun, tanggal 10 Oktober 2019 diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau World Mental Health Day.

Sayangnya, menurut laporan World Health Organization (WHO) pada 2010, angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 persen-1,8 persen per 100 ribu penduduk atau sekitar 5 ribu jiwa pertahun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati menyebut bahwa secara global angka kematian akibat bunuh diri masih tinggi.

"Secara global WHO menyebutkan lebih dari 800 ribu orang meninggal setiap tahunnya atau sekitar satu orang setiap 40 detik karena bunuh diri," kata Widya di Gedung Kemenkes (7/10/2019).

Minim dokter spesialis

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Agung Frijanto menyebut penyebab terbanyak orang bunuh diri adalah karena depresi.

Agung mengatakan jumlah dokter spesialis kedokteran jiwa (SpKJ) masih sangat minim di Indonesia. Di sisi lain, masalah kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri sudah menjadi prioritas di Kementerian Kesehatan dan masuk dalam prioritas program Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

"Data terakhir ada sekitar 987 dokter spesialis kejiwaan se-Indonesia. Kita sedang melakukan update untuk tahun ini. Mungkin sudah mencapai sekitar 1000 dokter SpKJ di Indonesia. Ini untuk melayani 250 juta penduduk Indonesia. Kita bisa bayangkan rata-rata 1 banding 250.000," kata Agung di Gedung Kemenkes (7/10/2019).

Agung Prijanto mendorong pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan jiwa di tingkat primer seperti di Puskesmas. Alasannya, agar layanan lebih terjangkau secara ekonomi.

PDSKJI juga mendorong peningkatan kompetensi dokter umum untuk menangani pasien gangguan jiwa berat yang melakukan percobaan bunuh diri.

"Apabila ada kondisi kearah pasien mengalami gangguan jiwa berat dalam hal ini depresi, maka dokter umum harus bisa melakukan pertolongan pertama dalam kondisi emergency. Kemudian segera dirujuk. Jadi, pertama, kita mampu mendiagnosis. Kita harus meningkatkan standar kompetensi dokter Indonesia untuk promotif preventif bunuh diri," tambahnya.

Tak ada anggaran khusus


Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono membenarkan bahwa tak ada anggaran khusus bagi pemerintah daerah terkait peningkatan kesehatan jiwa untuk pencegahan bunuh diri.

Meski begitu ia mengklaim pemerintah daerah juga telah berupaya menggunakan payung besar Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) untuk melakukan kegiatan yang preventif bunuh diri.

"Kalau saya boleh jujur, anggaran di kabupaten dan kota provinsi untuk kesehatan jiwa itu hampir tidak ada. Karena strukturnya tidak ada, meski kita punya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Struktur di Dinas Kesehatan seksi kesehatan jiwa juga tidak ada. Berarti itu terintegrasi dengan yang lain," katanya Anung di Kantornya (7/10/2019).

Anung Sugihantono juga mendorong wacana untuk melatih dan membekali dokter umum dan tenaga ahli untuk melakukan upaya preventif dasar masalah kejiwaan untuk tingkat pusat kesehatan masyarakat/puskemas.

Ia juga ingin agar para dokter spesialis kesehatan jiwa yang jumlahnya masih terbatas itu bisa memberikan kewenangan kepada dokter umum melalui pengembangan pendidikan dan memberi sertifikat untuk bisa melakukan layanan kesehatan jiwa.

Ganti nama RSJ

Anung juga mengusulkan agar  sebutan rumah sakit jiwa (RSJ) diubah menjadi 'rumah  kesehatan mental'. Tujuannya untuk membantu menghilangkan stigma orang dengan gangguan jiwa.

"Kalau anda sekarang saya ajak, yuk (ke RSJ) padahal, sebenarnya kita mau konsultasi psikologi. Mari disuarakan lah yang positif. Saya mendorong namanya diganti, misalnya 'rumah sakit kesehatan mental'," kata Anung di kantornya (7/10/2019).

Kata dia, soal nama ini bisa diubah secara resmi melalui jalan birokrasi. Selanjutnya Anung menyebut,  masalah kesehatan jiwa kini sudah menjadi salah satu program prioritas Kemenkes. Soal kesehatan jiwa, ia juga berharap masyarakat turut serta melakukan upaya pencegahan dan pengendalian.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Geliat Perkembangan Industri Fintech di Indonesia

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11