Share This

BBM Satu Harga, Stafsus Presiden untuk Papua Kecam Menhub

Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengecam menteri perhubungan yang menyediakan pesawat pengangkut BBM

BERITA , NASIONAL

Sabtu, 14 Okt 2017 10:00 WIB

Ilustrasi: Pekerja memindahkan BBM satu harga ke dalam drum berkapasitas 300 liter untuk didistribusikan ke Pulau Saparua di Pelabuhan Bongkar Muat Dermaga Tulehu, Maluku Tengah, Maluku, Selasa (3/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya menyatakan kebijakan satu harga BBM di Papua belum maksimal. Kata dia, harga di masyarakat, terutama wilayah pedalaman masih tinggi.

Dia mengkritik kinerja Kementerian Perhubungan karena tidak menyediakan pesawat pengangkut BBM. Di sisi lain, sejumlah pesawat milik masyarakat setempat malah dibiarkan menganggur lantaran tidak diberikan izin terbang.

"Ini menteri harus tekan orang-orang yang bekerja di belakang itu, tidak benar semua. Saya mendukung program Presiden. Kalau menteri mendukung program Presiden, kasih lah pesawat-pesawat bisa membantu untuk jangkauan itu. Kan di sana butuhnya pesawat kecil. Pak Menteri tidak kasih izin sampai hari ini. Pak Setneg juga kasih surat ke Menteri Perhubungan, sampai sekarang ini surat izin tidak dikeluarkan. Ini sudah hampir setahun," kata Lenis di Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

Lenis menambahkan, harga bahan pokok juga masih tinggi di Papua. Ia menduga hal ini disebabkan bahan pokok subsidi dari pusat jatuh ke tangan swasta. Dia mengusulkan agar tiap kabupaten membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sembako subsidi dari pusat. Dengan adanya BUMD ini, masyarakat bakal mendapatkan harga yang sama dengan di pulau Jawa.

"Selama ini saya amati bahwa barang turun dari sini (pusat) ke Papua, langsung di tangan swasta. Maka harga semakin naik, subsidi tidak jalan. Jadi arahkan, pemerintah Papua punya kewajiban buka BUMD," ujar dia. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.