Share This

Amerika Buka Dokumen Tragedi 65, Wiranto: Tidak Bisa Jadi Bukti

Sejumlah peneliti menyatakan tak mudah mendapatkan dokumen seputar peristiwa 65 baik di Arsip Nasional dan TNI

, BERITA , NASIONAL

Kamis, 19 Okt 2017 20:03 WIB

Ilustrasi

KBR, Jakarta  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan dokumen rahasia tentang tragedi 1965 yang dibuka National Security Archive (NSA) tidak bisa serta merta dijadikan bukti untuk proses penyelidikan. Kata dia, perlu ada mekanisme untuk membuktikan kebenaran informasi-informasi tersebut.

Wiranto tidak menyebutkan bagaimana mekanisme pembuktian yang dimaksud.

"Ada dokumen dari AS, dari mana pun yang muncul, tentunya tidak serta merta dokumen itu kemudian kita jadikan satu bagian dari proses penyelidikan. Tentu perlu satu upaya untuk meyakini betul apakah informasi-informasi apalagi dari luar negeri itu layak untuk dijadikan satu bagian dari pembuktian-pembuktian itu," kata Wiranto di KSP, Kamis (19/10/2017)

Baca:


Sementara itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memilih berhati-hati menerima informasi dari asing. Apalagi kata dia, Amerika terkenal memiliki rekam jejak yang bermasalah.

"Amerika itu. Jangankan orang, presiden aja dibunuh. Jadi ya itulah, bukan rahasia umum lagi. Yang penting kita hati-hati gitu ajalah."

Ryamizard berencana menanyakan dokumen itu kepada duta besar Amerika untuk Indonesia.

"Nanti saya tanya dulu. Saya kabarin, saya makan-makan dengan Dubesnya. Nanti saya ketemu langsung saya bicara ini gimana sih. Nah begitu, baik-baik saja," ujar Ryamizard. 


Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.