Wakil Rakyat Papua Minta Pemerintah Berdialog dengan ULMWP dan KNPB, Ini Kata Wiranto

"Tentu dalam porsi-porsi yang wajar jangan sampai kemudian ada suatu pengakuan sejajar, antara pemerintah yang sah dengan pemberontak kan tidak bisa"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 24 Sep 2019 16:05 WIB

Author

Dwi Reinjani

Wakil Rakyat Papua Minta Pemerintah Berdialog dengan ULMWP dan KNPB, Ini Kata Wiranto

Ilustrasi: Seruan ULMWP

KBR,Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan pertemuan antara pemerintah dengan ULMWP ataupun KNPB tidak bisa terjadi. Selama ini pemerintah menganggap bahwa ULMWP dan KNPB adalah organisasi pemberontak, sehingga tidak bisa disejajarkan dengan pemerintah untuk suatu dialog resmi.

Kata dia,   jika pertemuan terjadi berarti pemerintah mengakui adanya organisasi tersebut.

“Usaha-usaha untuk bertemu dengan siapapun tentunya akan kita lakukan. Tentu dalam porsi-porsi yang wajar jangan sampai kemudian ada suatu pengakuan sejajar, antara pemerintah yang sah dengan pemberontak kan tidak bisa. Ada equalitas ada kesamaan untuk kita bertemu itukan harus ada. Tapi kalau pemerintah, presiden mendengarkan suara rakyat itu sesuatu yang wajar justru diharuskan. Tapi dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal antara pemerintah yang sah dengan pemberontak tidak  bisa.” Ujar Wiranto, di kantornya, Selasa (24/09/2019).

Wiranto mengatakan memang ada cara lain yang bisa dilakukan namun tidak dengan cara formal. Ditanya terkait cara macam apa yang dipersiapkan pemerintah, Wiranto enggan menjawab.

Senada dengan Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga mengatakan bahwa ada teknis tersendiri yang bisa dilakukan sebagai pengganti upaya pertemuan pemerintah dengan organisasi tersebut. Menurutnya jalan dialog memang harus dilakukan agar bisa mencapai suatu kesepakatan, namun bagaimana langkah pelaksanaanya masih dipikirkan oleh pemerintah.

Sebelumnya etua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat Ferdinan Solosa meminta pemerintah pusat   membuka dialog dengan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Menurutnya, selama ini dialog antara tokoh-tokoh yang memiliki ideologi bersebrangan tidak pernah terjadi, sehingga masalah di Papua terus bergulir.

Menurut Ferdinan dengan adanya dialog antar dua pihak tersebut, diharapkan dapat memperbaiki situasi Papua dan Papua Barat saat ini.

“Surat kepada presiden republik Indonesia, kami dari forum pimpinan DPRD setanah Papua dan Papua Barat menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi terkini, untuk ditindaklanjuti sebagai berikut. Kami minta para pemerintah untuk membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB.” Ujar Ferdinan di kantor KSP, Selasa (24/09/2019).

Ferdinan mengatakan surat   kepada presiden disampaikan melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto memuat beberapa poin permintaan kepada pemerintah untuk membantu meredam situasi panas di Papua dan Papua Barat saat ini.

 
Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Geliat Feminis Membangun Demokrasi

Geliat Feminis Membangun Demokrasi

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13