Rencana Pemekaran, Dewan Adat Papua Barat: Banyak Negatifnya

Pemekaran provinsi tidak memberikan dampak positif pada pembangunan di Papua

BERITA , NASIONAL

Selasa, 10 Sep 2019 21:47 WIB

Author

Valda Kustarini, Muthia Kusuma, Dian Kurniati

Rencana Pemekaran, Dewan Adat Papua Barat: Banyak Negatifnya

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima map berisi saran dari perwakilan tokoh Papua Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

KBR, Jakarta- Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor menolak wacana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat.

Paul menilai pemekaran provinsi tidak memberikan dampak positif pada pembangunan di Papua. Sebaliknya, ia menilai justru masyarakat hanya akan menjadi penonton dari kebijakan tersebut.

"Lebih banyak negatifnya daripada positifnya," kata Mananwir  kepada KBR, Selasa (10/9/2019).

Mananwir Paul mengatakan pemerintah seharusnya mengevaluasi otonomi khusus (otsus) yang diberlakukan di Papua ketimbang melakukan pemekaran.

Menurutnya, pemberlakuan otsus saat ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia mencontohkan ada beberapa kepala daerah yang bukan asli Papua, namun menjabat sebagai bupati.

Sementara itu, Ia mengkritisi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tokoh-tokoh Papua. Ia menyebut tokoh-tokoh yang diundang ke Jakarta tersebut bukan representasi masyarakat adat Papua.

Mananwair Paul bahkan mengklaim tidak mengetahui pertemuan Presiden yang membahas tentang pemekaran provinsi Papua.

"Tokoh-tokoh yang harus diundang ke Papua itu adalah dewan adat papua. Dalam dewan adat papua itu ada ketua-ketua dewan adat. Di setiap kabupaten kota di Papua ini terbagi dari tujuh wilayah adat, jadi ketua dewan adat itu yang harus dihadirkan di sana," pungkasnya.


Perlu Pertimbangan Matang


Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong pemerintah melakukan kajian kelayakan perspektif atas rencana pemekaran wilayah di Papua.

Peneliti LIPI, Siti Zuhro mendorong pemerintah mengkaji rencana pemekaran dari segi politik, ekonomi, budaya, dan hukum.

"Yang harus kita ciptakan adalah prakondisi sebelum terjadi pemekaran daerah agar betul-betul proper bagi masyarakat Papua. Jangan sampai sebagai ajang elit untuk menambah kekuasaan di Papua," Kata Siti kepada KBR, Selasa, (10/9/2019).

Kata Siti, idealnya pemekaran tidak dilakukan dengan keadaan terpaksa. Termasuk dengan cara memerhatikan perbedaan etnis, bahasa, dan budaya antarwilayah.

Ia mengingatkan agar rencana pemekaran wilayah dipertimbangkan dengan matang, agar dampaknya positif. Siti menambahkan, prinsip membentuk otonomi baru adalah untuk memberikan manfaat terhadap daerah tersebut.

Sebelumnya, rencana pemekaran disampaikan oleh Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo saat bertemu dengan Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Abisai mengusulkan pemekaran lima wilayah.

Namun, Jokowi menyatakan hanya akan memenuhi sebagian, yakni hanya dua atau tiga wilayah.

Editor: Ardhi Rosyadi 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Revisi UU KPK Disahkan, Koalisi Masyarakat Ajukan Uji Materi

Kabar Baru Jam 15