Share This

Kemendag Pastikan Izin Sampai Oktober, Bulog Tetap Ogah Lanjut Impor Beras

Oke mengklaim, besaran impor bertolok pada kebutuhan memenuhi cadangan pangan. Keputusan itu pun menurutnya sudah melalui pembahasan lintas kementerian.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 14 Sep 2018 21:24 WIB

Ilustrasi: Pekerja tertidur diantara tumpukan karung beras di gudang beras Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Kamis (30/8). (Foto: ANTARA/ Yulius S)

KBR, Jakarta - Kementerian Perdagangan memastikan izin impor beras 1 juta ton yang diberikan ke Badan Urusan Logistik (Bulog) berlaku hingga Oktober 2018. Ini adalah izin kedua yang dikeluarkan tahun ini, setelah sebelumnya Kemendag mengeluarkan izin 1 juta ton untuk Bulog.

Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengatakan, pemerintah telah menetapkan izin impor total 2 juta ton beras pada tahun ini. Hanya saja, ia tahu apa sebab jatah impor itu belum penuh terealisasi.

"Itu ada realiasasi Bulog, mungkin belum bisa merealisasikan semuanya karena gudangnya penuh atau apapun saya tidak tahu, itu bisa tanya ke bulog dong. Cuma intinya saya sudah menerbitkan izin impor pada April yang lalu begitu," kata Oke Nurwan saat dihubungi KBR, Jumat (14/9/2018).

Tahun ini, Kemendag menerbitkan izin impor beras sebanyak 2 juta ton. Jumlah ini melonjak dibanding 2016 yang mencapai 1,2 juta ton dan 2017 yang hanya sekitar 300 ribu ton. Sementara realisasi impor beras hingga kini tercatat mencapai 1,8 juta ton.

Oke mengklaim, besaran impor bertolok pada kebutuhan memenuhi cadangan pangan. Keputusan itu pun menurutnya sudah melalui pembahasan lintas kementerian.

Perum Badan Urusan Logistik Bulog menyatakan takkan lagi mengimpor beras pada tahun ini. Direktur Utama Bulog Budi Waseso beralasan, stok beras sudah melimpah. Kata dia, saat ini sudah ada 2,3 juta ton beras tersimpan di gudang Bulog. Menurutnya, jika Bulog memaksakan impor maka dikhawatirkan tidak akan tertampung di gudang.

"Kapasitas gudang beras realnya 2,2 sekian atau 2,3 juta ton, kalo lebih dari itu tidak karuan sudah melebihi kapasitas normal untuk menyimpan beras. Kalau kita berlebihan maka yang paling bawah akan rusak, maka tidak bisa kita paksakan," kata Budi Waseso saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Baca juga:

Ia pun menjelaskan, cadangan beras pemerintah (CBP) maksimal sebanyak 15 juta ton. Sementara saat ini yang tersimpan di gudang bulog mencapai 2,3 juta ton. Jika impor beras direalisasikan maka Bulog harus pinjam atau sewa gudang.

Kebijakan impor pemerintah ini mengundang kritik pengamat pertanian dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah. Menurutnya, impor beras 2 juta ton tahun ini terlalu besar.

Ia sangsi kebijakan tersebut didasari hitungan yang akurat. Bila mengingat, pemerintah tidak memiliki data solid mengenai kebutuhan beras, sehingga kebijakan importasi pun menurutnya tidak terukur.

"Kenapa kita impor beras, karena kita belum memiliki data base produksi beras yang akurat berapa sih panen padi yang akhirnya menjadi beras pertahun pasti. Itu terlihat dari pernyataan yang berbeda dari Pak Mentan dengan kementerian perdagangan," papar Rusli saat dihubungi KBR.

"Nah itu menunjukan bahwa data produksi pangan kita masih semrawut, sehingga akhirnya ujung-ujungnya impor," imbuhnya.

Apalagi, tambah Rusli, hitungan kasar Indef menunjukkan tahun ini Indonesia bakal surplus beras yang diprediksi mencapai 5 juta ton.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.