Soal Impor Rektor, Wapres JK: Impor Dekan Saja Dulu

"Dia bisa jadi dekan, dari dekan jadi rektor. Setuju rektor asing, tapi melalui tahapan, supaya universitas tidak shocked."

BERITA | NASIONAL

Rabu, 07 Agus 2019 11:52 WIB

Author

Dwi Reinjani, Khairunnisa, Adi Ahdiat

Soal Impor Rektor, Wapres JK: Impor Dekan Saja Dulu

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) mengikuti lomba makan kerupuk dalam gathering keluarga Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat (4/8/2019). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyetujui rencana "impor" rektor yang dilontarkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).

Namun ia memandang, akan lebih baik bila tenaga asing itu diposisikan menjadi dekan dulu.

“Karena kalau rektor urusannya banyak, urusan anggaran, urusan sosial. Sehingga kalau rektor asing, bisa bingung dia. Atau dibutuhkan konsultan teknis dulu, dia bisa jadi dekan, dari dekan jadi rektor. Setuju rektor asing, tapi melalui tahapan, supaya universitas tidak shocked,” ujar JK di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurut JK, memang langkah terbaik adalah meningkatkan mutu pendidik dari dalam negeri. Selain mudah menyesuaikan dengan kampus lokal, biaya peningkatan mutunya juga lebih rendah dibanding mengimpor tenaga pendidik luar.

"Namun proses perbaikan tersebut lama. Sehingga tidak ada salahnya menerima rektor dan tenaga pendidik dari luar, agar mutu pendidikan lebih cepat meningkat," jelas JK.

"Biaya mendatangkan pendidik luar ke Indonesia lebih murah dibanding setiap tahun harus mengirim 10 ribu mahasiswa belajar ke luar negeri. Dana pendidikan sebesar 550 Triliun setiap tahunnya dapat dimanfaatkan pada pos keperluan lain, seperti pemerataan pendidikan daerah," jelasnya lagi.


Baca Juga: Polemik 'Impor' Rektor


DPR: Harusnya Ada Inventarisasi Masalah Dulu

Di sisi lain, wacana impor rektor ini ditolak Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan, Hetifah Sjaifudian.

Menurut dia,jika ingin memperbaiki kualitas pendidikan tinggi, pemerintah harus terlebih dulu membuat inventarisasi masalah yang jelas.

"Yang menjadi persoalan apakah orangnya atau dukungannya yang kurang? Dukungan itu maksudnya adalah sistem dan ekosistem. Misalnya, dukungan anggaran, sarana dan prasarana," papar Hetifah dalam situs resmi DPR, Selasa (6/8/2019).

"Bisa dibayangkan, jika ada rektor asing yang datang kemudian anggarannya tidak ditambah, sarana-prasarana juga tidak ditambah, dan dosennya tidak ditingkatkan. Saya tidak yakin orang asing itu bisa bekerja dengan kondisi yang ada," lanjutnya.


Ketua Forum Rektor: Pahami Konteks Dulu

Wacana impor rektor juga dikritisi Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia terpilih periode 2020-2021.

Menurut Arif, sebelum mendatangkan rektor asing, pemerintah harus memahami dulu perbedaan kondisi pendidikan di negara maju dengan Indonesia.

“Negara maju memiliki ekosistem pendidikan yang sudah sangat kondusif secara internal. Para dosennya sudah sangat sadar tentang publikasi, mereka sudah sangat sadar tentang pentingnya research," jelas Arif kepada KBR, Selasa (6/8/2019).

"Kemudian pendanaan sangat tinggi. Dasar ekosistem eksternal memang dana, untuk research dan fasilitas. Bagi perguruan tinggi di dunia maju, sudah sangat tinggi sekali (dananya),” lanjutnya.

Sedangkan pendidikan tinggi di Indonesia belum seperti itu.

“Indonesia kita menghadapi kondisi yang sama sekali berbeda. Dosen belum punya semangat yang sangat tinggi untuk research, belum terlalu banyak,” ungkap Arif.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Pekan Diplomasi Iklim

Pekan Diplomasi Iklim

Kabar Baru Jam 18