KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memperpanjang Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa hingga Desember 2020. Namuan ia mengatakan besaran yang akan diterima akan berkurang dari 600 ribu rupiah per Kepala Keluarga (KK), menjadi 300 ribu rupiah.
“Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari Rp. 600.000 menjadi Rp. 300.000 per bulan. Untuk yang Jabodetabek tadi 9 juta, non Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai dengan Desember, namun dari Juli hingga Desember nilai manfaatnya turun dari Rp. 600.000 per bulan menjadi Rp. 300.000 per bulan.” Ujar Sri Mulyani, saat melakukan teleconference bersama wartawan, Rabu (03/06/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Juga mengatakan, untuk penyaluran bantuan tunai akan langsung ditransfer ke akun masing-masing penerima.
Dengan adanya penambahan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan maka Sri mulyani merinci anggaran yang disiapkan dari dana desa saat ini mencapai Rp31,8 triliun, bansos untuk Jabodetabek Rp6,8 triliun dan bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun.
Sedangkan jumlah penerima manfaat adalah 18,4 juta para peternak, petani dan pekebun. Sebanyak 4,2 juta pedagang dan pekerja sektor swasta, 3,4 juta pekerja bangunan, 3,3 juta pekerja pabrik, 1,3 juta pekerja komunikasi dan sopir, 900 ribu paranelayan. Jika diakumulasi menurut Sri Mulyani, penerima manfaat bansos mencapai 40 persen dari jumlah masyarakat Indonesia.
Editor: Rony Sitanggang
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
