Hingga Pertengahan Juni Bansos Pusat Capai 60 Persen Penerima

"Ini yang bersumber dari bansos kemensos dan BLT kemendes. Belum termasuk dari bansos daerah baik, yang dari kabupaten kota atau provinsi,”

BERITA | NASIONAL

Rabu, 17 Jun 2020 21:27 WIB

Author

Dwi Reinjani

Hingga Pertengahan Juni Bansos Pusat Capai 60 Persen Penerima

Warga membawa paket sembako bansos yang diserahkan petugas kelurahan menjelang PSBB di Kota Dumai, Riau, Minggu (17/5). (Antara/Aswaddy)

KBR, Jakarta-   Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan hingga saat ini penyaluran bantuan sosial (Bansos) pemerintah pusat, telah mencapai 60 persen keluarga. Bantuan tersebut terdiri dari program tunai dan nontunai seperti, Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan Sembako dan insentif listrik.

“Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT desa, pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60 persen keluarga Indonesia, yang terdampak ekonomi, sosial sebagai akibat dari Covid-19. Ini yang bersumber dari bansos kemensos dan BLT kemendes. Belum termasuk dari bansos daerah baik, yang dari kabupaten kota atau provinsi,” ujar Muhadjir, dalam teleconference bersama wartawan, Rabu (17/06/2020).

Menurut Muhadjir, semula bantuan sosial ini hanya berlangsung selama 3 bulan selama pandemi Covid-19, yakni April, Mei dan Juni. Namun melihat kondisi ekonomi dan sosial yang belum stabil, maka bantuan sosial diperpanjang kembali oleh pemerintah pusat hingga Desember 2020. namun ia mengatakan, khusus untuk bantuan yang bersumber dari dana desa, hanya akan berlangsung hingga September, atau 3 bulan ke depan.

“Dalam masa pemulihan ekonomi nasional untuk program nonreguler yang awalnya hanya April-Juni 2020, atau tiga bulan atas arahan Bapak Presiden akan diperpanjang sampai Desember 2020. kecuali untuk BLT desa untuk sementara hanya diperpanjang sampai September 2020, adapun nilainya akan berkurang dari 600 ribu menjadi 300 ribu rupiah perbulan.” Ujar Muhadjir.

Muhadjir juga mengatakan, terhambatnya penyaluran bantuan hingga saat ini masih terganjal masalah data. Setidaknya masih ada 20 juta nama yang belum sinkron dengan data nomor induk, sebagai data acuan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Baca juga: Ombudsman: Selama Pandemi, Mayoritas Pengaduan Terkait Bansos Tidak Merata 

Kata  Muhadjir mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi di antaranya, percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan penyaluran kartu keluarga sejahtera pada 1,1 juta penerima sembako. Adapun provinsi yang perlu dipercepat, Papua Barat dan Papua. Kemudian percepatan penyaluran BST, bantuan sosial tunai di wilayah klaster 3, terutama di Maluku, Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya kata dia, percepatan penyaluran token untuk pelanggan listrik prabayar di area yang sulit diakses,  Perbaikan ketepatan sasaran dalam setiap tahap penyaluran.

Kata dia, pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, mencapai 80-100 persen, didukung kerja sama yang baik dengan pemda dan pusat perbaikan dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran. Kemudian kerja keras jajaran Kemensos dan Kemendes.

Baca: Bantuan Berkurang 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Slovakia Akan Gelar Tes Covid-19 Gratis

Eps6. Masyarakat Peduli Api

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Hoaks Covid Terus Berjangkit