KBR, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 yang melarang warga Jakarta keluar wilayah Jabodetabek. Larangan berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Dengan adanya Peraturan Gubernur ini, maka seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan untuk berpergian keluar kawasan Jabodetabek. Dibatasi, sehingga kita bisa menjaga agar virus Covid-19 ini bisa terkendali," kata Anies dalam jumpa pers di Pendopo Balai Kota, Jumat sore (15/5/2020).
"Jadi, intinya dengan peraturan ini maka para petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk," lanjutnya.
Anies menambahkan larangan itu dikecualikan bagi pimpinan lembaga tinggi negara, korps perwakilan negara asing/organisasi internasional, TNI, Polri, petugas jalan tol, petugas medis, kendaraan logistik yang mengangkut kebutuhan dasar, serta sektor-sektor lain yang dikecualikan selama masa PSBB.
Bila hendak keluar Jabodetabek, orang-orang yang dikecualikan itu juga harus membuat surat izin secara daring melalui laman corona.jakarta.go.id.
"Maka seluruh penduduk di DKI dipastikan tidak boleh bepergian keluar (Jabodetabek), kecuali mereka yang karena tugas dan pekerjaannya di sektor yang diizinkan bisa berkegiatan. Di luar itu, tidak bisa mengurus izin," jelas Anies.
"Di Jakarta sendiri PSBB masih berlaku dan tidak ada kebijakan pelonggaran. Tidak ada kebijakan membolehkan aktivitas seperti sebelum PSBB. Kita sekarang ini di fase yang amat menentukan, sejak Bulan Maret kita mengurangi kegiatan. Tapi kita harus menuntaskan beberapa waktu lagi," lanjutnya.
Berdasarkan data di laman corona.jakarta.go.id per 15 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 5.679 orang. Sebanyak 1.286 orang di antaranya sembuh dan 474 orang meninggal.
Editor: Agus Luqman
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
"Memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir karena area genangannya mencapai 425 hektare, juga perkuat ketahanan pangan"
"Untuk 63,9 juta untuk masyarakat rentan,"
"Pertama-tama saya tegaskan dulu bahwa KPU tidak ingin bicara diskusi bahwa apakah kemudian undang-undang harus direvisi atau tidak dan sebagainya"
