KBR, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 yang melarang warga Jakarta keluar wilayah Jabodetabek. Larangan berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Dengan adanya Peraturan Gubernur ini, maka seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan untuk berpergian keluar kawasan Jabodetabek. Dibatasi, sehingga kita bisa menjaga agar virus Covid-19 ini bisa terkendali," kata Anies dalam jumpa pers di Pendopo Balai Kota, Jumat sore (15/5/2020).
"Jadi, intinya dengan peraturan ini maka para petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk," lanjutnya.
Anies menambahkan larangan itu dikecualikan bagi pimpinan lembaga tinggi negara, korps perwakilan negara asing/organisasi internasional, TNI, Polri, petugas jalan tol, petugas medis, kendaraan logistik yang mengangkut kebutuhan dasar, serta sektor-sektor lain yang dikecualikan selama masa PSBB.
Bila hendak keluar Jabodetabek, orang-orang yang dikecualikan itu juga harus membuat surat izin secara daring melalui laman corona.jakarta.go.id.
"Maka seluruh penduduk di DKI dipastikan tidak boleh bepergian keluar (Jabodetabek), kecuali mereka yang karena tugas dan pekerjaannya di sektor yang diizinkan bisa berkegiatan. Di luar itu, tidak bisa mengurus izin," jelas Anies.
"Di Jakarta sendiri PSBB masih berlaku dan tidak ada kebijakan pelonggaran. Tidak ada kebijakan membolehkan aktivitas seperti sebelum PSBB. Kita sekarang ini di fase yang amat menentukan, sejak Bulan Maret kita mengurangi kegiatan. Tapi kita harus menuntaskan beberapa waktu lagi," lanjutnya.
Berdasarkan data di laman corona.jakarta.go.id per 15 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 5.679 orang. Sebanyak 1.286 orang di antaranya sembuh dan 474 orang meninggal.
Editor: Agus Luqman
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
"Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin. Karena itu saya sampaikan kepada semua, jangan sampai kita memperpanjang (PSBB) lagi," kata Anies.
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid dan diharapkan bisa pulih kembali," 
"Telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali. Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali"
Stigma dan diskriminasi masih menjadi momok bagi pasien Covid-19
"Pelatihan gratis tanpa Kartu Prakerja. Kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar."
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp6,9 triliun untuk program subsidi ini.
"Kan sebetulnya PSBB itu intinya bisa memutus rantai penularan kalau dikerjakan optimal, kalau dikerjakan konsekuen. Kita belum (optimal), jadi disiplinkan dulu itu."
"Kalau 80 persen (penduduk Indonesia) terinfeksi itu berarti 200 juta orang. Ada 10 juta yang meninggal, atau 20 juta yang meninggal, kan nggak mungkin. Tidak relevan kita bicara herd immunity."
"Untuk penyakit yang tidak begitu parah pendekatan ini mungkin masuk akal. Tetapi situasi untuk SARS CoV-2 berbeda, Covid-19 memiliki risiko penyakit parah dan bahkan kematian jauh lebih tinggi."
