Gubernur DKI Jakarta Hapus Operasi Yustisi, Semua Boleh Datang

"Berkat kedatangan mereka, kesejahteraan kita meningkat. Dan berkat mereka, Jakarta pendapatan pajaknya meningkat," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 30 Mei 2019 15:39 WIB

Author

Adi Ahdiat

Gubernur DKI Jakarta Hapus Operasi Yustisi, Semua Boleh Datang

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (tengah), saat meninjau titik banjir di kawasan proyek LRT di Underpass Cawang, Jakarta (4/4/2019). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/aww)

Pemprov DKI Jakarta menghapuskan istilah operasi yustisi atau operasi dokumen kependudukan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ini demi menjadikan Jakarta sebagai kota yang setara untuk semua golongan.

"Mulai tahun ini, tidak ada lagi istilah operasi, yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan untuk mereka-mereka yang bekerja di Jakarta. Nah kita semua ingin ini semua berjalan dengan baik," ujarnya saat acara pelepasan mudik gratis di Lapangan Monas, Jakarta, sebagaimana dikutip Antara (30/5/2019).

Anies mengungkapkan, dalam praktiknya operasi yustisi hanya menjerat kalangan ekonomi bawah saja. Padahal orang-orang pendatang di Jakarta juga ada yang berasal dari ekonomi menengah dan atas.

"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi yustisia. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," kata Anies.


Pesan Anies untuk Calon Pendatang

Menurut Anies, Jakarta bisa maju dan berkembang karena banyaknya pendatang dari luar kota.

"Berkat kedatangan mereka, kesejahteraan kita meningkat. Dan berkat mereka, Jakarta pendapatan pajaknya meningkat. Karena itu kita kembalikan pendapatan pajak itu kepada mereka dalam bentuk fasilitas kendaraan pulang mudik," kata Anies.

Anies juga menyampaikan sejumlah pesan untuk para pemudik yang hendak membawa keluarganya ke Jakarta.

Pertama, pastikan membawa surat-surat kependudukan yang lengkap. Kedua, usahakan memiliki kepesertaan BPJS, sehingga kalau ada masalah kesehatan di Jakarta bisa tertangani dengan baik.

"Ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian di Ibukota. Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," jelas Anies.


Tingkat Urbanisasi ke Jakarta Sudah Mentok Sejak 2010

Berdasarkan laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035 yang dirilis Bappenas dan BPS, sejak tahun 2010 lalu gelombang urbanisasi ke Jakarta sudah mencapai 100 persen, atau sudah mencapai batas daya tampung kota.

Selain Jakarta, kota-kota dengan tingkat urbanisasi tinggi adalah Kep. Riau, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kelima kota tersebut memiliki tingkat urbanisasi melampaui rata-rata nasional.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, hal tersebut bisa menjadikan desa kehilangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Karena itu, Mendes Eko mengharapkan para pemudik bisa berperan menyebarkan ide dan inovasi untuk memajukan ekonomi desa.

Di sisi lain, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Diheim Biru menilai, gelombang urbanisasi yang terus menguat berpengaruh pada turunnya jumlah petani.

Ia pun mengkhawatirkan kalau penurunan pekerja di sektor pertanian akan melemahkan produksi pangan nasional.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kala Berbahasa Indonesia Mesti Diatur dalam Perpres

Kabar Baru Jam 10

Basarnas Jabar Targetkan Nol Persen Kecelakaan Laut Pada 2020