Share This

Teror Bom di Surabaya, Ketua Muhammadiyah: Tindakan Biadab

"Muhammadiyah tidak mengharapkan adanya zona toleransi terhadap segala bentuk terorisme,"

BERITA , NASIONAL

Senin, 14 Mei 2018 17:48 WIB

Warga menyalakan lilin saat aksi lilin kebersamaan Suroboyo Wani di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5). (Foto: Antara)

KBR, Yogyakarta- Organisasi kemasyarakatan  Muhammadiyah mengecam keras peristiwa bom di Surabaya dan Sidoarjo.  Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan tindakan teror yang memakan korban jiwa dan menciptakan ketakukan adalah perbuatan zalim.

"Tindakan teroris, terorisme dan anarkisme serta kekerasan yang terjadi di Surabaya termasuk Sidoarjo, pagi ini di Mapolresta dimana tindakan bom bunuh diri makan korban 21 orang adalah tindakan yang oleh Muhammadiyah disebut kezaliman dan merusak di muka bumi. Tindakan ini termasuk tindakan biadab," kata Haedar di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Senin (14/05/2018).

Muhammadiyah meminta pemerintah  dan kepolisian mengusut tuntas kasus tragis tersebut.

"Usut kasus itu secara tuntas, objektif dan transparan disertai penindakan secara seksama," lanjut Haedar.

Haedar Nashir menegaskan, tidak ada zona toleransi bagi terorisme di Indonesia. Seluruh masyarakat diminta waspada dan tidak membiarkan berkembangnya bibit terorisme.

"Apapun motif, siapapun pelaku dan apapun tujuannya. Muhammadiyah tidak mengharapkan adanya zona toleransi terhadap segala bentuk terorisme," ucapnya.

Serangkaian peristiwa pemboman terjadi di tanah air. Kasus terbaru adalah pengeboman tiga gereja di Surabaya pada Minggu pagi. Belum habis kekagetan masyarakat, bom kembali meledak di Sidoarjo pada Minggu malam dan disusul Mapolresta Surabaya pada Senin pagi. Serangkaian peristiwa teror itu mengakibatkan 17 orang kehilangan nyawa.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.