Seruan Boikot Pemilu di Papua akankah Efektif? Ini kata Gereja

"Karena setiap presiden tidak pernah ada penyelesaian kasus pembunuhan, penembakan. Hanya bunuh-bunuh orang saja,"

NASIONAL

Jumat, 05 Apr 2019 16:12 WIB

Author

Ryan Suhendra, Farid Hidayat

Seruan Boikot Pemilu di Papua akankah Efektif? Ini kata Gereja

Ilustrasi (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Pemimpin Gereja-Gereja Baptis Papua Socrates Sofyan Yoman memprediksi edaran aksi damai untuk boikot Pemilu, yang digerakkan Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP), bakal diikuti banyak warga. Socrates mengatakan, warga Papua yang ia dampingi sudah tak tertarik dengan kedua pasang kandidat yang bersaing dalam Pilpres .

Meski begitu, kata dia, tetap akan banyak warga yang mengikuti Pileg untuk memilih legislatornya.

"Itu hak mereka, hati nuraninya berbicara. Jadi tidak bisa dipaksa untuk pilih atau tidak memilih. Itu dampaknya besar, bukan kecil. Saya yakin mereka tidak akan banyak memilih presiden. Kalau anggota parlemen, kemungkinan, karena calon anggota parlemen banyak yang putra daerah. Kalau presiden, mereka tidak peduli, don't care. Karena setiap presiden tidak pernah ada penyelesaian kasus pembunuhan, penembakan. Hanya bunuh-bunuh orang saja," kata Socrates kepada KBR, Rabu (03/04/2019).

Socrates menilai, memilih presiden atau golput adalah hak politik yang sama-sama dimiliki warga Papua. Menurutnya, pemerintah juga tak bisa memaksa warga untuk memilih salah satu dari kedua kandidat Pilpres.

Socrates meyakini, Pemilu di Papua akan tetap berjalan aman dan tanpa gangguan. Menurutnya, hal itu bukan karena tambahan personil polisi dan TNI di sana, melainkan karena warga Papua yang akan menjaga pelaksanaan Pemilu tetap lancar.

Baca: Larang Warga Ikut Pemilu, TPNPB Ancam Siapkan Pasukan   

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  akan menginvestigasi seruan boikot pemilu di Papua. Anugrah Pata, Ketua Bawaslu Papua mengungkapkan bahwa kondisi Papua jelang pemungutan suara pemilu 2019 aman dan lancar. Berbagai tahapan persiapan pungut hitung pun masih berjalan normal tidak terdapat gangguan. Hingga, proses pelaksanaan kampanye rapat umum berlangsung aman.

"Kalau informasi ini, kami kategorikan sebagai informasi awal, kita akan melakukan investigasi kira-kira pihak-pihak mana yang mengeluarkan  ancaman seperti begini. Yang jelas kita melakukan investigasi dulu kalau misalkan ada indikasi gerakan-gerakan seperti itu, pasti kita pertama melakukan pendekatan persuasif," kata Anugrah Pata, Ketua Bawaslu Papua kepada KBR, Rabu (03/04/2019).

Ia melanjutkan, Bawaslu akan terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hak pilih sebagai warga negara. Lalu, kepada yang mengajak seruan untuk memboikot pemilu 2019 di Papua, Bawaslu akan melakukan pendekatan persuasif, yaitu mengajak kepada pihak tersebut untuk tidak melakukan kegiatan memboikot pemilu 2019.

"Kita mengajak pihak-pihak itu supaya ayo janganlah boikot, kita sukseskan bersama. Tentunya harapan kita seperti di pemilu sebelumya berjalan aman lancar jadi kita akan lakukan cara-cara seperti itu, supaya pelaksanaan di Papua itu berjalan aman dan lancar," jelasnya.

Anugrah mengungkapkan bahwa pada pemilu sebelumnya ada hal-hal yang sama dilakukan. Namun demikian, hal itu bisa ditangani dengan pendekatan-pendekatan persuasif maka pemilu ketika itu cukup berhasil. Ia mengatakan bahwa jika berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu ranking tertinggi potensi rawannya, tetapi membantu patahkan kerawanan tersebut.

Baca Juga:

Tak Mau Dialog, TPNPB Tawarkan Perundingan Segitiga dengan Pemerintah  

Menlu: Pertemuan Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa Tak Bahas Papua  

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta kepolisian menjamin rasa aman masyarakat Papua terkait rencana   boikot Pemilu 2019. Menurut dia, tidak semua masyarakat Papua setuju dengan gerakan aksi tersebut.

“Oleh karena itu, juga penting bagi pihak keamanan untuk tetap memberikan rasa aman dan rasa bebas untuk memberikan hak pilih bagi warga masyarakat dan pemilih yang ada di Papua. Jadi, satu sisi ada kelompok yang boikot tentu itu menjadi evaluasi dan refleksi bersama. Tetapi, di sisi lain juga harus diperhatikan bahwa masyarakat yang mau menggunakan hak pilihnya dan ingin memberikan hak pilih itu tidak terhambat atau terkendala di dalam menyalurkan hak pilihnya di hari pemungutan suara nanti,” ujar Titi saat dihubungi KBR, Jakarta, Rabu (2/4/2019).

Titi berpendapat, boikot terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat dengan pemerintah yang berkuasa. Dia berujar, para pemangku kepentingan harus melakukan refleksi dan evaluasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan. Pemerintah, menurut dia, juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam menetralisir situasi yang sedang terjadi.

“Keterlibatan dari para pemangku kepentingan, khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menetralisir situasi ini menjadi penting. Jadi, setelah tadi refleksi semua pemangku kepentingan untuk mencari akar masalah, dan yang kedua adalah bagaimana membangun sinergisitas di semua pemangku kepentingan dengan melibatkan partisipasi dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepedulian dalam penyelenggaraan pemilu dan proses demokrasi yang ada di tanah Papua,” tukas dia.

Sebelumnya, United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, menyerukan aksi boikot pemilu 17 April mendatang. Seruan itu diteruskan oleh sayap militer Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPN-PB) dengan ancaman tindakan militer bagi mereka yang akan menggunakan hak pilihnya.


Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17