Share This

Jokowi Janjikan Aturan Diskon Pajak UKM Terbit Bulan Ini

"Ini sudah kami rapatkan tiga kali dan Insyaallah nanti akhir bulan ini pajaknya akan kita turunkan"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 08 Mar 2018 08:57 WIB

Konsumen memilih dompet berbahan kulit pada pameran Usaha Kecil dan Menengah (UKM), di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/3). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menjanjikan aturan  diskon tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha kecil dan menengah (UKM) bisa terbit akhir Maret ini. Jokowi juga memastikan tarif PPh tersebut akan dipangkas 50 persen, dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Menurut Jokowi, diskon tarif PPh tersebut bisa meringankan beban pajak pengusaha kecil.

"Setiap saya turun ke bawah ini juga banyak dikeluhkan pajak UKM sebesar 1 persen final. Ini sudah kami rapatkan tiga kali dan Insyaallah nanti akhir bulan ini pajaknya akan kita turunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen, menjadi setengah persen. Saya kemarin sebetulnya nawarnya 0,25 persen, tapi Menteri Keuangan ngotot.,Enggak bisa Pak, ini kalau turunnya sampai sejauh itu, ini akan mempengaruhi pendapatan pemerintahan. Oleh sebab itu, ya udah saya ikut," kata Jokowi di  Tangerang, Rabu (07/03/2018).

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah memikirkan rencana pemangkasan tarif PPh tersebut untuk meringankan UKM, yang nantinya justru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Rencana diskon pajak untuk UKM tersebut awalnya masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai jual beli online. Sehingga, pemerintah juga perlu merevisi aturan soal PPh UKM tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM merupakan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak.  UKM yang diatur  memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. 

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.