Polri Bentuk Satgas Pilkada Serentak

"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 28 Jan 2020 10:30 WIB

Author

Kevin Candra

Polri Bentuk Satgas Pilkada Serentak

Kapolri Idham Aziz dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto beserta kepala staf saat Rapim TNI-Polri 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Selasa (28/1). (Antara/Sigid)

KBR, Jakarta-  Kepolisian menyiapkan beberapa satuan tugas (satgas) di antaranya untuk pengamanan pilkada serentak, Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Idham Azis mengatakan, selain itu satgas juga untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Dari polri sendiri telah menyiapkan beberapa satgas-satgas untuk mendukung semua program ini, misalnya Satgas Nusantara, Satgas Masalah Investasi, Satgas Pangan, Satgas khusus Pengamanan Papua dan itu semua kita bersama sama dengan TNI," ujar Kapolri Idham Azis di Mabes TNI, Selasa (28/01/2020).

Sebelumnya, TNI Polri menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk persiapan pengamanan pada sejumlah event, seperti Pilkada serentak 2020 dan Pon 2020. Dalam rapim Panglima dan Kapolri menekankan sinergitas serta netralitas dalam melakukan pengamanan.

Anggaran Pilkada Serentak 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan, anggaran Pilkada Serentak 2020 mencapai lebih dari Rp9,9 triliun. Anggaran sebesar itu telah disepakati antara KPU dengan 270 kepala daerah melalui NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Pria kelahiran Surabaya, 2 Maret 1974 itu menjelaskan, anggaran senilai lebih dari Rp9,9 triliun itu merupakan bujet dari 270 daerah.

Rinciannya: sembilan Provinsi diperoleh anggaran Rp1.378.971.076.550; lalu 224 Kabupaten Rp7.439.855.692.668; dan 37 kota Rp1.117.267.154.175. 

Akan tetapi dana itu kurang dari anggaran yang sebelumnya diusulkan oleh KPU RI kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp11.955401.232.913. Adapun rincian anggaran Rp11.955401.232.913 itu diperoleh dari 270 daerah: sembilan Provinsi diperoleh anggaran Rp1.645.224.115.045; kemudian 224 Kabupaten Rp9.038782.431.304; dan 37 kota Rp1.271.394.686.564.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Gubernur Jakarta Usulkan Ojek Daring Tetap Boleh Layani Penumpang Selama PSBB

Kabar Baru Jam 17