KBR, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menjatuhkan sanksi untuk 83 pegawai negeri sipil (PNS) pelanggar disiplin.
Penjatuhan sanksi ini ditetapkan dalam sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang digelar di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
"Dalam sidang tersebut, diputuskan sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS)," begitu keterangan Tjahjo seperti disebut dalam rilis Humas Kementerian PAN-RB yang diterima KBR, Selasa (7/1/2020).
"Kemudian terdapat delapan pegawai yang dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat tiga tahun, serta dua orang yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat satu tahun," jelasnya lagi.
Dari Bolos Kerja Sampai Jadi Calo CPNS
Kementerian PAN-RB juga mencatat ada sebanyak 49 PNS diputuskan melanggar disiplin karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari.
Sedangkan pelanggaran yang dilakukan PNS lainnya beragam, meliputi penyalahgunaan narkotika, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat berwenang, menjadi calo CPNS, menyalahgunakan wewenang, hingga menerima gratifikasi.
Menurut Menteri Tjahjo, sanksi untuk PNS itu dijatuhkan berdasar tiga pertimbangan, yakni putusan pimpinan, pengaduan-pengaduan para pihak, dan putusan pengadilan.
“Beberapa hal-hal yang masih abu-abu kita harus berhati-hati, terutama yang menyangkut dengan nasib dan nama baik orang,” ujarnya saat membuka sidang Bapek.
Ia menegaskan Anggota Bapek harus konsisten dan objektif dalam memberi sanksi, sehingga menutup peluang terjadinya penggugatan balik.
Menteri Tjahjo pun menekankan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada PNS yang terjerat kasus narkoba, penipuan, atau kasus calo CPNS.
Editor: Agus Luqman
"Dari kelima korban ini, berhasil diidentifikasi melalui DNA."
"Kita harus bekerja sama menekan laju penyebarannya," 
CVR adalah satu bagian dalam black box yang merekam percakapan antara pilot dan kopilot selama berada di kokpit. Saat ini, tim baru menemukan baterai dan casing dari kotak tersebut.
"Saudara, Saudari terkasih, saya ingin ungkapkan kedekatan saya dengan warga Sulawesi di Indonesia. Saya mendoakan mereka yang meninggal, yang luka-luka, dan juga yang kehilangan rumah atau pekerja."
"Pengaturan PSBB bagi hotel dan restoran mesti diperlunak seperti misalnya jam kerja dan prosedur operasi." 
"Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan." 
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina. 
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara," 
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
