KBR, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menjatuhkan sanksi untuk 83 pegawai negeri sipil (PNS) pelanggar disiplin.
Penjatuhan sanksi ini ditetapkan dalam sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang digelar di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
"Dalam sidang tersebut, diputuskan sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS)," begitu keterangan Tjahjo seperti disebut dalam rilis Humas Kementerian PAN-RB yang diterima KBR, Selasa (7/1/2020).
"Kemudian terdapat delapan pegawai yang dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat tiga tahun, serta dua orang yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat satu tahun," jelasnya lagi.
Dari Bolos Kerja Sampai Jadi Calo CPNS
Kementerian PAN-RB juga mencatat ada sebanyak 49 PNS diputuskan melanggar disiplin karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari.
Sedangkan pelanggaran yang dilakukan PNS lainnya beragam, meliputi penyalahgunaan narkotika, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat berwenang, menjadi calo CPNS, menyalahgunakan wewenang, hingga menerima gratifikasi.
Menurut Menteri Tjahjo, sanksi untuk PNS itu dijatuhkan berdasar tiga pertimbangan, yakni putusan pimpinan, pengaduan-pengaduan para pihak, dan putusan pengadilan.
“Beberapa hal-hal yang masih abu-abu kita harus berhati-hati, terutama yang menyangkut dengan nasib dan nama baik orang,” ujarnya saat membuka sidang Bapek.
Ia menegaskan Anggota Bapek harus konsisten dan objektif dalam memberi sanksi, sehingga menutup peluang terjadinya penggugatan balik.
Menteri Tjahjo pun menekankan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada PNS yang terjerat kasus narkoba, penipuan, atau kasus calo CPNS.
Editor: Agus Luqman
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," 
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"