Suap Meikarta, KPK Jadwalkan Hari ini Periksa Mendagri

"Mendagri diagendakan sebagai saksi untuk tersangka NHY, Bupati Bekasi,"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 25 Jan 2019 09:09 WIB

Author

Ryan Suhendra

Suap Meikarta, KPK Jadwalkan Hari ini Periksa Mendagri

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, tersangka suap Meikarta. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo guna mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, Jum'at (25/1). Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Neneng Hasanah Yasin.

"Hari ini Tjahjo Kumolo, Mendagri diagendakan sebagai saksi untuk tersangka NHY, Bupati Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jum'at (25/1/2019).

Febri belum menjelaskan apa yang hendak didalami dari Tjahjo. Namun, pada pekan sebelumnya memang KPK merespon baik ketersediaan Tjahjo untuk diperiksa.

Sebelumnya, nama Tjahjo Kumolo disebut dalam persidangan lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung dengan saksi yang dihadirkan yaitu Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, Senin (14/1). Kata Neneng, Tjahjo meminta tolong kepada dirinya supaya membantu perizinan proyek Meikarta.

Tjahjo pun sudah angkat bicara perihal fakta persidangan itu. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan arahannya terhadap Neneng selaku kepala daerah terkait perizinan Meikarta.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.