Share This

Lima Pesan Politik SBY Jelang Pilkada dan Pemilu

SBY juga berharap penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 menjaga integritas. Menurut SBY, di era teknologi digital semua bisa saja terjadi seperti kejahatan untuk menggagalkan Pemilu.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 05 Jan 2018 15:18 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018). (Foto: KBR/Alif Irwansyah)

KBR, Bogor - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan lima pesan politiknya, ketika menyampaikan pidato awal tahun 2018 di kantor DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pesan politik itu disampaikan karena saat ini masyarakat Indonesia mulai memasuki tahun politik, yaitu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu legislatif dan presiden secara serentak pada 2019.

Pertama, kata SBY, semua peserta pilkada 2018 dan pemilu 2019 perlu menjunjung tinggi moral dan etika politik. 

"Secara moral agar Pilkada dan Pemilu berlangsung jujur adil dan demokratis. Apalagi, yang amat keterlaluan. Tidak menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak menghancurkan pesaingnya dengan kekuatan uang besar-besaran," kata SBY dalam pidato politik di Bogor, Jumat (5/1/2018).

Baca juga:

SBY juga berharap penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 menjaga integritas. Menurut SBY, di era teknologi digital semua bisa saja terjadi seperti kejahatan untuk menggagalkan Pemilu. 

"Misalnya merusak sistem penghitungan Pemilu. KPU harus bisa mencegah jika gangguan ini terjadi. Dalam praktik, misalnya beredar isu kecurangan. KPU dituding berkolusi. Untuk itu KPU harus transparan dan akuntabel dalam setiap langkahnya," kata SBY.

Pesan ketiga, Partai Demokrat mengingatkan netralitas lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan TNI. SBY mengatakan aparatur negara tidak boleh melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat tertentu.

"Penggunaan keuangan negara harus diawasi dan diperiksa. Jangan sampai keuangan negara dipakai oleh kandidat tertentu. Kalau terjadi ini merupakan kejahatan politik yang sangsinya berat. Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik," kata SBY.

Keempat, peran pers yang independen sangat diperlukan. SBY mengatkan pada hakikatnya pers merupakan kepunyaan rakyat. Menurut SBY, media massa tidak sepatutnya memenuhi kepentingan pemilik modal. Sebab, hubungan media massa dan pemerintah harus baik, namun tetap tidak menghilangkan daya kritis. 

"Pemberitaan harus fair dan berimbang. Media yang hanya jadi corong tentu itu merusak keadilan. Demokrasi dan pemilu bukan hanya milik tertentu. Kita tahu media sosial adalah dunia yang nyaris tidak tersentuh oleh hukum dan aturan. Sehingga muncul berita hoaks. Pihak kuat juga sering menggunakan media sosial yang menghabisi lawan politiknya. Karenanya, Partai Demokrat mendukung DPR dan pemerintah yang ingin mengatur medsos," papar SBY.

SBY juga menyampaikan pesan kelima, yaitu negara perlu menjamin keamanan rakyat ketika menjatuhkan pilihan politik saat Pilkada 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 nanti. SBY menilai rakyat kini makin matang dan partisipatif dalam pemilu. 

"Kita harus menghormati pilihan rakyat. Jangan melakukan intimidasi. Jangan ada yang menghalangi kehendak rakyat," kata SBY.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.