Pekan Depan, Warga Kendeng Somasi Gubernur Jawa Tengah

Warga masih menemukan aktivitas pembangunan pabrik di Rembang Jawa Tengah.

BERITA | NASIONAL

Minggu, 22 Jan 2017 20:02 WIB

Author

Eli Kamilah

Pekan Depan, Warga Kendeng Somasi Gubernur Jawa Tengah

Ilustrasi aksi tolak pabrik semen di Rembang. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kendeng akan melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Perwakilan Koalisi dari LSM Desantara, Mokh Sobirin mengatakan somasi dikirimkan karena warga masih menemukan aktivitas pembangunan pabrik di Rembang Jawa Tengah.

Somasi akan memberi waktu kepada Ganjar hingga 7 hari kerja untuk merespon hal tersebut. Jika setelah itu tak ada respon, maka tim kuasa hukum akan melanjutkan upaya hukum pidana maupun perdata lainnya.

"Kita akan melayangkan somasi kepada Gubernur. Karena sampai kemarin, kami masih melihat di tapak pabrik masih ada aktivitas perusahaan. Ini harus ditegakan keputusan dari MA. Karena kan MA ini mengatakan izin lingkungan dibatalkan, sehingga izinan turunannya juga harus dibatalkan. Termasuk pengoperasian pabrik," ungkapnya kepada KBR, Minggu (22/1/2017).

Aktivitas yang dimaksud Sobirin adalah masih ada hilir mudik pekerja dan bahan material yang keluar masuk lokasi pabrik. Sejumlah alat berat juga masih beroperasi.

"Dari penjelasan warga, ada alat berat yang keluar, material batuan yang dibawa masuk. Ini keterangan dari warga. Kami sendiri waktu melakukan pengecekan melihat ada pekerja yang keluar masuk, dan ada alat berat keluar dari pabrik," ujarnya.

Baca: Izin Dicabut, Ribuan Pekerja PT Semen Indonesia Dirumahkan

Sementara terkait pengajuan izin amdal baru yang diajukan PT Semen Indonesia, Sobirin mengaku Gubernur Ganjar sudah melanggar aturan yang ada. Proses amdal seharusnya berjalan setelah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng rampung.

"Dari komitmen pemerintah nasional, sebenarnya kami memegang komiten Jokowi yang mengatakan bahwa semua perizinan pembangunan pabrik Kendeng harus dihentikan terlebih dahulu sampai KLHS yang di bawah koordinasi KLHK rampung, Dan sampai saat ini KLHS masih berjalan. Ini akan jadi alat ukur bagi layak tidaknya pabrik semen berada di Kendeng. Ini otoritas yang lebih tinggi yang seharusnya dilaksanakan Pemprov," tegasnya.


Editor: Sasmito

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pemerintah Sebut Sertifikasi Layak Nikah Tak Wajib

Super You by Sequis Online, Asuransi Online untuk Milenial