KBR - Tiongkok mengungkapkan kemarahannya setelah para menteri luar negeri dari kelompok G7 menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk provokasi sengketa Laut Cina Selatan. Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok mendesak negara-negara anggota G7 untuk menghormati komitmen mereka untuk tak mengambil alih isu sengketa teritorial.
Kemenlu Tiongkok pun menambahkan, negara anggota G7 seharusnya fokus pada perkembangan ekonomi global dan perlawanan atas lemahnya pertumbuhan ekonomi, daripada mengurus isu provokasi dan sengketa teritorial.
Senin kemarin, para menteri luar negeri anggota G7 menggelar pertemuan di Hiroshima, Jepang. Dalam pertemuan itu, mereka menentang segala bentuk sikap intimidatif dan provokatif yang bisa meningkatkan ketegangan di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.
Negara anggota G7 adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Prancis, dan Jepang.
Sementara Tiongkok mengklaim, memiliki hak atas pembangunan Kepulauan Spratly dan tidak ada masalah dengan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Lebih lanjut, Negeri Tirai Bambu itu berkomitmen menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan negara-negara yang terlibat langsung, melalui hukum internasional. (The Straits Times)
Komisi Tinggi HAM PBB menilai kalangan pebisnis dan pemerintah punya andil besar dalam krisis iklim yang terjadi sekarang.
"Pemerintah punya keleluasaan untuk menyetujui atau menolak transaksi-transaksi itu (investasi asing), bila kami pikir itu bukan untuk kepentingan negara."
Ini pengunduran diri kedua dari kabinet yang baru dibentuk Perdana Menteri Shinzo Abe dalam waktu kurang dari seminggu. 
Di samping siaran langsung podcast selama puluhan jam, Hari Podcast International juga biasa diisi dengan sejumlah "tradisi" unik.
"Emisi karbon (Indonesia) akan mencapai puncaknya pada tahun 2020, sehingga tak ada ruang lagi untuk tambahan pembangkit listrik batu bara."
"Jutaan orang akan meninggalkan kantor dan rumahnya, turun ke jalan-jalan, bergabung dengan para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya era bahan bakar fosil."
"Indonesia harus memahami bahwa ada keprihatinan mendalam (terhadap Papua)."